Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki keselarasan visi dengan program unggulan Aksi Nasional Anti Narkotika dan Ketahanan Bangsa Dimulai dari Anak (Ananda Bersinar).
Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan hal tersebut khususnya dalam membangun fondasi Generasi Emas 2045 yang sehat, berkarakter, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap pengaruh negatif sejak usia dini.
“Pemenuhan gizi optimal adalah fondasi fisik esensial untuk memperkuat resiliensi kognitif anak,” ujar Kepala BNN, Selasa (3/3/2026). Ia menilai, dengan tubuh dan otak yang sehat, anak-anak Indonesia akan memiliki benteng alami untuk menolak ancaman narkotika di masa depan.
Kepala BNN pun memaparkan urgensi sinergi, merujuk pada data prevalensi narkotika pada 2025 yang mencapai 2,11 persen atau setara 4,1 juta jiwa. Berdasarkan tinjauan kriminologi sosial, kemiskinan dan kerentanan ekonomi sering dieksploitasi oleh sindikat narkotika. Oleh karena itu, kehadiran program MBG di kawasan rawan diyakini mampu menjadi instrumen mitigasi yang efektif.
Sebagai bentuk komitmen nyata, BNN menawarkan pemanfaatan instansi vertikal BNN RI yang tersebar di 34 provinsi dan 182 kabupaten/kota untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur pelayanan gizi.
BNN juga mengusulkan ide inovatif berupa penyisipan pesan literasi pencegahan narkotika melalui stiker atau embos pada wadah makanan (ompreng) MBG. Selain itu, Kepala BNN menekankan pentingnya pemanfaatan ekosistem Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai sarana reintegrasi sosial bagi penyintas narkoba.
“Kami berharap para penyintas yang telah pulih dapat diberdayakan di SPPG agar mereka kembali produktif dan terhindar dari fase kekambuhan (relapse),” tuturnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut antusias tawaran kolaborasi tersebut. Ia memberikan atensi khusus terhadap ketersediaan 88 lokasi aset milik BNN yang sangat potensial untuk segera diintegrasikan menjadi titik SPPG.
“Target besar kami adalah membangun 24.362 titik SPPG di 514 kabupaten/kota. Realisasi skala besar ini mutlak membutuhkan sinergi lintas sektoral, termasuk dukungan operasional dari BNN,” ungkap Kepala BGN.
Sebagai langkah awal, kedua lembaga sepakat menginisiasi kolaborasi pengembangan SPPG di wilayah Jakarta Utara; Lido, Bogor; dan Provinsi Banten. Kolaborasi diarahkan untuk menyerap tenaga kerja dari kelompok penyintas narkoba yang telah menyelesaikan program rehabilitasi agar dapat berkontribusi di fasilitas SPPG.
Tak hanya itu, akan dibangun ekosistem SPPG di kawasan yang selama ini terstigma sebagai “kampung narkoba”, dengan tujuan mentransformasinya menjadi wilayah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
(ndt/hn/rs)
