Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi membantu masyarakat menghemat pengeluaran hingga Rp33 triliun per tahun melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
"Harga LPG di pasaran saat ini sekitar Rp20.000 per tabung ukuran 3 kilogram, di koperasi Rp16.000. MinyaKita biasanya di pasaran Rp21.000, di koperasi Rp15.700," kata Kepala Bakom, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa selisih harga tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan data Kemendukbangga tahun 2025, terdapat sekitar 74 juta keluarga di Indonesia, dengan rata-rata konsumsi empat tabung LPG dan empat liter minyak goreng setiap bulan.
Dengan asumsi tersebut, penghematan dari pembelian LPG diperkirakan mencapai sekitar Rp14,2 triliun per tahun. Perhitungan tersebut diperoleh dari konsumsi empat tabung LPG per bulan selama 12 bulan pada 74 juta keluarga dengan selisih harga Rp4.000 per tabung dibanding harga pasar.
Sementara itu, penghematan dari pembelian minyak goreng diperkirakan mencapai Rp18,82 triliun per tahun. Nilai tersebut berasal dari konsumsi empat liter minyak goreng per bulan selama setahun pada 74 juta keluarga dengan selisih harga Rp5.300 per liter.
"Maka dalam satu tahun sebenarnya masyarakat dapat menghemat sekitar Rp33 triliun," ujar Kepala Bakom.
Ia menegaskan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan KDKMP bukan sekadar perhitungan teoritis, melainkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Bagi keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan cermat, itu adalah penghematan yang berarti, dan angka itu bukan sekadar kalkulasi di atas kertas, bukan cuman omon-omon. Melainkan kenyataan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan," jelasnya.
Kepala Bakom juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu unit KDKMP di seluruh Indonesia. Peresmian 1.061 unit KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 disebut sebagai tahap awal dari perluasan program tersebut.
Menurutnya, pengembangan KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.
(ndt/hn/rs)
