Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI yang juga artis tanah air Krisdayanti berharap dan berdoa agar pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) bagi para ASN dan pegawai swasta yang mudik berjalan efektif mengurangi kemacetan arus balik.
"Tapi jika diminta tanggapan mengenai WFH dadakan ini, saya hanya bisa berdoa semoga efektif," demikian kata Krisdayanti, Sabtu (7/5/2022).
Harapan itu disampaikan Krisdayanti saat diminta pendapat terkait saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengusulkan agar instansi swasta maupun pemerintah menerapkan work from home (WFH) selama sepekan demi mengurangi kemacetan saat arus balik lebaran.
Krisdayanti menyatakan dirinya setuju dengan konsep WFH sepekan, tapi ia menyayangkan karena keputusannya diambil agak terlambat. Karena prediksi puncak arus mudiknya hari ini (kemarin) dan besok (hari ini). Orang yang sudah telanjur beli tiket akan tetap pulang hari ini dan besok. "Orang yang sudah di perjalanan melalui jalur darat banyak juga yang sudah terlanjur di perjalanan menerjang arus balik," demikian disampaikan Krisdayanti.
Menurut Krisdayanti, usulan WFH ini seharusnya sudah disusun sebelum arus mudik berlangsung. Semua perusahaan atau lembaga seharusnya sudah tidak asing dengan skema WFH.
Karena sewaktu Pandemi dalam posisi tinggi, perusahaan dan kantor pemerintah telah melaksanakan WFH. Saat itu WFH sebagai cara mengendalikan penyebaran virus Corona.
Krisdayanti mengatakan seharusnya kebijakan WFH tidak hanya diterapkan bagi ASN saja. Pasalnya, tidak semua pemudik merupakan ASN.
Selain itu, Krisdayanti mengungkap alasan kenapa masyarakat kembali ke Jakarta di hari yang sama sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan. Dia mengatakan jadwal masuk kerja mereka memang berbarengan dengan kantor lain.
"Masyarakat bukan ingin menghabiskan waktu dan tenaga di jalanan. Tetapi mereka terpaksa segera pulang karena jadwal efektif bekerja di hampir semua perusahaan maupun instansi pemerintahan dilaksanakan serentak," kata Krisdayanti.
Krisdayanti menyebut seluruh pejabat pembina kepegawaian atau penanggungjawab perusahaan seharusnya sudah mengatur pembagian jadwal sesuai dengan fungsi dari perusahaan masing-masing agar penyelenggaraan operasional perusahaan atau pemerintahan tetap berjalan lancar. Hal tersebut, katanya, juga dilakukan demi menekan angka kemacetan demi keamanan dan kenyamanan bersama.
in
Nasional
