Tribratanews.polri.go.id - Manado, 20 November 2025 - Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara melalui KesbangPol menggelar sosialisasi bertajuk "ASN Bebas Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Kuat, Rakyat Sejahtera - Waspada dan Kenali Bahaya Hizbutahrir Indonesia" di Hotel Grandpuri Kota Manado, yang diikuti oleh 150 peserta terdiri dari Camat sekota Manado, Perwakilan Lurah dari kota Manado, Pengurus dan anggota organisasi pemerintah seperti FKUB, FKP, dan FKDM, ORMAS KEAGAMAAN, KEJAKSAAN KOTA MANADO, KEMENAG KOTA MANADO, serta MEDIA APM.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat UU No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Keppres No.7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kota Manado, Kasatgaswil SULUT Densus 88 AT POLRI AKBP. I Nyoman Sarjana S.I.K, M.A.P, serta Walikota Manado Andrei Angouw. Para pejabat menekankan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas, integritas, serta menolak segala bentuk paham yang mengancam keutuhan NKRI.
Dalam sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si, CRGP menyampaikan pentingnya mewaspadai infiltrasi ideologi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Kita harus waspada terhadap penyebaran ideologi yang dapat mengancam keutuhan NKRI, dan ASN harus menjadi contoh dalam menjaga toleransi dan keberagaman," ujarnya.
Sementara itu, AKBP Joko Dwi Harsono, S.I.K, M.Hum selaku Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri memaparkan strategi pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang berpotensi menyasar lingkungan ASN. "Kami akan terus melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyebaran paham radikal, dan ASN harus menjadi bagian dari upaya ini," katanya.
Walikota Manado, Andrei Angouw, menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen ASN di Kota Manado agar senantiasa menjaga netralitas birokrasi dan mendukung pemerintahan yang bersih dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.
"ASN harus menjadi teladan, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, Pemerintah Kota Manado berharap terbentuk kesadaran kolektif seluruh ASN dalam menghadapi ancaman radikalisme, demi terciptanya pemerintahan yang kuat dan masyarakat yang sejahtera.
(ta/hn/rs)
