Tribratanews.polri.go.id - Majene. Kepolisian Resor Majene Sulawesi Barat mempersiapkan personel untuk melaksanakan pengamanan secara humanis bagi masyarakat yang melakukan demonstrasi.
"Untuk mengamankan Majene agar tetap kondusif maka telah disiapkan ratusan personil untuk mengamankan unjuk rasa masyarakat dari 43 desa di Majene," ujar Kapolres Majene, AKBP Toni Sugadri, S.I.K., seperti dilansir dari Antaranews, Senin (29/5/23).
Baca Juga: Polda Jabar Kerahkan Personel Amankan Proyek Kereta Cepat
AKBP Toni Sugadri mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terkait tuntutan untuk menolak kebijakan pemerintah Majene yang akan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2023.
Menurut AKBP Toni Sugadri pengamanan aksi akan terus dilakukan dengan memberikan ruang dengar pendapat antara masyarakat yang menolak Pilkades ditunda dengan pemerintah di Majene.
Lebih lanjut, ia mengatakan, seluruh personil kepolisian Polres Majene akan memberikan rasa aman kepada seluruh peserta massa aksi saat menggelar orasinya serta mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Ia juga meminta kepada personilnya agar tidak melakukan tindakan represif kepada masyarakat desa yang melakukan demo yang dapat mencederai citra Institusi Polri.
Sebelumnya diketahui, pemerintah di Majene mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan Pilkades pada 43 desa di Majene tahun 2023 dengan alasan menjaga kondusifitas wilayah menjelang pemilu 2024. Namun penundaan Pilkades tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Majene karena dinilai alasan penundaan Pilkades di Majene tidak berdasar, dan Majene tetap dalam kondisi kondusif menjelang pemilu 2024.
(fa/hn/um)
