Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Korlantas Polri, KNKT, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan rapat koordinasi membahas penataan manajemen bus pariwisata. Rapat itu dikakukan usai terjadinya kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu.
“Rapat hari ini tujuannya adalah membentuk angkutan pariwisata yang berkeselamatan,” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Gedung Korlantas Polri, Rabu (15/5/24).
Menurut Menhub, dalam rapat disepakati akan membentuk enam kabupaten sebagai pilot project untuk dilakukan suatu penataan, evaluasi, dan cara melakukan pengecekan ramp check. Enam daerah itu dipilih karena memiliki paling banyak bus pariwisata.
Baca Juga: Survei Indikator : Peran Polantas dan Informasi Publik Beri Kepuasan Mudik
"Yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara," jelasnya.
Ditambahkan Kakorlantas, pihaknya siap bekerja sama dengan Kemenhub dalam melakukan pengecekan bersama di enam wilayah itu. Jajaran Polri sendiri sudah melakukan rapat penanganan permasalahan bus pariwisata.
"Salah satunya adalah untuk penanganan bus wisata di enam kabupaten ya, ini menjadi piloting yang sebenarnya ini juga akan dilaksanakan di kabupaten yang lain," ungkap Kakorlantas.
Ia mengatakan, Polri juga akan menegakkan aturan apabila ada bus yang melanggar, serta pengawasan hulu ke hilir.
"Untuk menangani masalah bus pariwisata maupun bus umum yang ada, mulai hulu, artinya mulai dari pool bus yang ada di kota/kabupaten sampai ke hilir," jelasnya.
(ay/hn/nm)
