Tribratanews.polri.go.id - Kupang. Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs Johni Asadoma, M.Hum., memimpin apel kesiapan personel dalam Operasi Mantap Brata (OMB) Turangga 2023-2024 di Lapangan Ricky Sitohang Mapolda NTT, Senin (27/11/23).
"Apel ini merupakan langkah persiapan menyongsong pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Tujuan apel kesiapan ini adalah untuk menyatukan visi dan memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu mendatang," ungkap Irjen Pol. Johni Asadoma.
Baca Juga: Polisi Siapkan 610 Personel Amankan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 di Kantor KPU
Irjen Pol. Johni Asadoma mengingatkan bahwa sebelum dimulainya tahapan kampanye pada 28 November mendatang, harus ada pengecekan akhir kesiapan personel, sarana prasarana utama, dan pendukung lainnya serta kesehatan dalam Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024,
Kapolda NTT juga mengatakan bahwa, Operasi Mantap Brata ini akan dilaksanakan selama 222 hari, dimulai dari 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, melibatkan 7.459 personel Polda NTT, dengan harapan personel untuk menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
"Operasi tersebut bertujuan untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji/pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, serta pelantikan presiden dan wakil presiden," jelas Kapolda NTT.
Kapolda NTT juga menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme, karena Irjen Pol. Johni Asadoma juga menyadari bahwa adanya berbagai potensi kerawanan selama pemilu tahun 2023-2024, maka dari itu para kasatgas dan kasubsatgas untuk terus melatih kemampuan personel, memastikan kelengkapan perorangan, dan memetakan setiap kerawanan pada setiap tahapan pemilu. Deteksi dini dengan optimalisasi fungsi intelijen agar mengantisipasi adanya hambatan tesebut
Kesempatan terakhir, Kapolda NTT mengimbau untuk seluruh personel Polri untuk tetap menjaga komitmen dan netralitas. Ia menekankan bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik praktis dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
(pt/pr/nm)
