Tribratanews.polri.go.idStart writing here... - Badung. Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait penguatan tata kelola yang baik di lingkungan Polri. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dengan disaksikan langsung oleh Itwasum Polri, Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., Deputi Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto dan Deputi Bidang Investigasi Agustina Arumsari di Bali, Kamis (17/3/2022)
"Lewat kerja sama dari kedua belah pihak ini, BPKP akan memberikan dukungan dalam tata kelola yang baik, manajemen pengawasan dan keuangan, peningkatan kinerja layanan publik, dan percepatan pemberantasan tindak pidana khusus," jelas Kepala BPKP itu.
Nota kesepahaman tersebut menjadi wujud komitmen BPKP dalam mendukung jajaran Polri dalam menjalankan program atau kebijakan strategis Pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik, katanya.
Selain itu, lanjutnya, BPKP juga akan terus berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya auditor, di lingkungan Polri melalui Inspektorat Pengawasan Umum dan Inspektorat Pengawasan Daerah.
"Sinergi yang terjalin antara BPKP dan Polri sudah terjalin lama, dan ke depan kerja sama yang sudah terjalin dapat meningkatkan efektivitas dan memperluas area pengawalan akuntabilitas keuangan negara," jelasnya.
Sementara itu, Kapolri menjelaskan bahwa sinergi yang terjalin antara Polri dan BPKP telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak.
Selain itu, nota kesepahaman antara Polri dengan BPKP tersebut juga merupakan wujud komitmen bersama untuk saling bekerjasama sesuai dengan fungsi masing-masing guna memperkuat tata kelola yang baik di lingkungan Polri.
"Kami mengapresiasi BPKP yang telah banyak membimbing kami dalam hal tata kelola dan akuntabilitas Polri. Untuk itu, mari kita laksanakan join audit yang telah disepakati," jelas Jenderal Bintang Empat itu.
