Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenko PM Percepat Program Reforma Agraria

Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kemenko PM (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat), berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program Reforma Agraria yang berorientasi pada distribusi aset produktif.

“Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling efektif, terutama untuk jangka menengah dan panjang, adalah distribusi aset produktif, yaitu tanah. Karena itu, kami memastikan seluruh pelaksanaan Reforma Agraria betul-betul memprioritaskan masyarakat desil 1 dan 2 sebagai penerima manfaat utamanya,” ujar, Menko PM, Muhaimin Iskandar, dilansir dari laman RRI, Senin (24/11/25).

Dalam kesempatannya, ia menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025 dengan target kemiskinan ekstrem 0 persen. Menurut Muhaimin, distribusi aset kepemilikan produksi merupakan strategi jangka menengah jangka panjang yang terbukti efektif.

“Desil 1 dan 2 ini sebagian besar berada di Jawa dan sementara objek tanah yang disiapkan justru banyak di luar Jawa. Maka programnya tentu kita buat khusus untuk masing-masing wilayah agar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa beragam program distribusi tanah mulai dari lahan pertanian, perkebunan, hingga peternakan akan diarahkan. Khususnya untuk memperkuat produktivitas masyarakat miskin ekstrem.

“Berbagai program distribusi tanah—lahan pertanian, perkebunan, sampai peternakan semua kami arahkan. Ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat miskin ekstrem benar-benar memperoleh akses dan manfaat yang nyata,” jelasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menekankan pelaksanaan Reforma Agraria pada 2025 akan diarahkan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui melalui penetapan objek tanah yang lebih tepat sasaran.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menilai hal ini menjadi bagian dari pelaksanaan Inpres 08 Tahun 2025 terkait program penanggulangan kemiskinan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya memiliki kewenangan menetapkan objek tanah yang digunakan untuk Reforma Agraria.

“Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan menetapkan objek tanah Reforma Agraria. Karena itu, seluruh tanah yang sudah ditetapkan, yang sedang dalam proses, maupun yang berpotensi menjadi objek Reforma Agraria harus sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

(fa/hn/rs)