Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Polri terus menunjukkan komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah. Kali ini, upaya yang dilakukan melalui proyek perubahan (Proper) yang diinisiasi oleh Kabag Kerma Biro Jakstra Setamarena Polri Kombes Pol. Imam Mughni S.I.K.
Hal ini dilakukan melalui revisi terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 11 Tahun 2013 menjadi Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang mekanisme pengelolaan hibah di lingkungan Polri.
Ia menerangkan, langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Polri dalam membangun sistem tata kelola hibah yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, guna mendukung reformasi birokrasi nasional serta program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah.
Kombes Pol. Imam menjelaskan, selama lebih dari satu dekade, Perkap No. 11 Tahun 2013 telah menjadi dasar pengelolaan hibah di Polri. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti data hibah yang belum valid, pelaporan yang belum terintegrasi antar aplikasi (E-Jakstra, Sehati, dan Sakti), serta hibah yang belum dilaporkan secara lengkap.
“Melalui revisi regulasi ini, Polri bertekad membangun sistem pengelolaan hibah yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi digital, sehingga setiap rupiah dan barang hibah dapat tercatat, diawasi, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas Polri serta kepentingan masyarakat,” ujarnya, Jumat (17/10/25).
Sebagai bagian dari proyek perubahan, ujarnya, Polri telah membentuk tim efektif, menyusun naskah akademik dan rancangan Perpol baru, melakukan pembahasan lintas satker dan lintas kementerian, serta mengirimkan rancangan final ke Divisi Hukum Polri pada awal Oktober 2025. Seluruh tahapan jangka pendek proyek ini berhasil diselesaikan 100 persen tepat waktu.
Inisiatif revisi regulasi ini mendapat dukungan kuat dari pimpinan Polri, antara lain Asisten Utama Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kapolri serta Wakil Astamarena Kapolri. Mereka yang menilai pembaruan regulasi ini penting untuk memastikan keselarasan kebijakan Polri dengan peraturan perundang-undangan nasional.
Dukungan juga datang dari para Kapolda di seluruh Indonesia yang menilai bahwa revisi ini akan memperkuat mekanisme penerimaan hibah dari pemerintah daerah secara lebih tertib dan terukur. Hibah daerah selama ini berperan besar dalam pengembangan fasilitas kepolisian di berbagai wilayah, seperti Gedung Mapolda Papua Barat, Asrama Brimob Polda Kalbar, dan fasilitas pendukung lainnya.
Revisi Perkap menjadi Perpol ini juga sejalan dengan semangat Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang diusung oleh Kapolri. Langkah Polri ini turut mendapat dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga nasional, sepert Kementerian PPN/Bappenas, yang menilai revisi Perkap ini sejalan dengan RPJMN dan memperkuat akuntabilitas publik.
Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Perbendaharaan dan DJPPR, yang membantu sinkronisasi mekanisme pencatatan hibah dan integrasi sistem pelaporan. Kementerian Hukum dan HAM, yang memfasilitasi harmonisasi rancangan Perpol sebelum diundangkan, serta BPK dan BPKP, yang memberikan masukan terhadap sistem pengawasan hibah berbasis digital.
Di tingkat nasional, inisiatif ini juga mendapat apresiasi dari mitra internasional seperti Kepolisian Jepang (National Police Agency of Japan) dan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Police Partnership for Justice (AIPJ). Kedua mitra menilai langkah Polri ini sesuai dengan standar tata kelola global yang menekankan akuntabilitas dan transparansi.
Dalam jangka menengah, proyek ini menargetkan penetapan Peraturan Kepolisian baru oleh Kapolri, sementara dalam jangka panjang diarahkan pada implementasi sistem digital hibah terintegrasi di seluruh satuan kerja Polri. Sistem ini akan memastikan sinkronisasi data antara Biro Jakstra, Puskeu, dan instansi mitra seperti Kemenkeu dan Bappenas, sehingga mencegah duplikasi data atau perbedaan laporan hibah antar lembaga.
“Proyek ini bukan hanya bagian dari tugas pelatihan kepemimpinan nasional, tetapi sebuah komitmen berkelanjutan untuk membangun sistem hibah Polri yang kredibel, transparan, dan mendukung kepentingan bangsa,” jelasnya.
Dengan terbitnya Perpol baru nantinya, ujarnya, Polri diharapkan mampu menjadi model praktik baik tata kelola hibah berbasis digital di lingkungan pemerintahan, serta memperkuat perannya sebagai institusi modern, profesional, dan terpercaya dalam mendukung pembangunan nasional.
(ay/hn/rs)
