Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia.
“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan,” ujar Menko Pangan, Jumat (5/6/2026).
Ia telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses petani di berbagai daerah. "Saya diperintah Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petan," tegasnya.
Menko Pangan menjelaskan bahwa secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton yang terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.
Sementara itu, stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
Menurut Menko Pangan, pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam di berbagai daerah. Ia mengatakan pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur distribusi yang sebelumnya dinilai menghambat penyaluran.
Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk lebih cepat, tepat sasaran dan mudah diakses petani.
Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas bantuan pupuk non-subsidi yang hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat. “Kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi,” ucap Menko Pangan.
Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Menko Pangan menjelaskan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen guna meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.
Selain menjaga pasokan pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram (kg) untuk seluruh kualitas gabah guna memperkuat kesejahteraan petani.
Ia menambahkan pemerintah telah melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 dengan mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi atau cost plus menjadi nilai komersial atau market-to-market.
Melalui skema tersebut, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani tanpa mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani.
"Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung swasembada pangan nasional," ucap Menko Pangan.
(ndt/hn/rs)
