Kompolnas Dukung Polri Bongkar Dalang Karhutla

tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung langkah Polri mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh.

Penegakan hukum dinilai tidak boleh berhenti pada pelaku yang tertangkap di lapangan, tetapi harus menelusuri pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar, termasuk individu maupun perusahaan.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan, pengusutan secara komprehensif diperlukan agar penanganan karhutla tidak sekadar memadamkan api dan menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak yang berada di balik terjadinya kebakaran.

“Kompolnas memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap problem kebakaran hutan ini, dan mendukung untuk tidak berhenti di aktor lapangan,” kata Anam dalam keterangannya di Jakarta, (26/08/2026).

Menurut Anam, dukungan tersebut sejalan dengan langkah Mabes Polri dan sejumlah polda dalam menangani perkara karhutla, termasuk pengusutan yang dilakukan Polda Riau.

Ia menegaskan, individu maupun perusahaan yang terbukti paling bertanggung jawab atau terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami memberikan dukungan untuk pengusutan secara lebih komprehensif, dan aktor yang paling bertanggung jawab, baik itu individu maupun perusahaan, ya harus mendapatkan sanksi dalam mekanisme penegakan hukum kita,” ujarnya.

Anam menilai penegakan hukum secara tegas merupakan bentuk kehadiran negara dalam menghadapi persoalan karhutla yang terus berulang. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api dan asap yang muncul sesaat, tetapi dapat menjadi masalah berulang apabila akar penyebabnya tidak dituntaskan.

“Karena ini kan sering terjadi. Beberapa waktu yang lalu terjadi, terus itu terjadi lagi. Dengan dalih membuka lahan lebih murah dan sebagainya,” katanya.

Dalam penanganan kasus karhutla, puluhan tersangka telah ditetapkan. Para pelaku diduga sengaja membakar lahan dengan total luas mencapai 1.006,67 hektare dengan alasan menekan biaya operasional perkebunan.

Berdasarkan sebaran kasus yang ditangani jajaran polda, titik api terbanyak ditemukan di Kalimantan Barat dengan 2.282 titik, disusul Riau sebanyak 1.201 titik.

Dalam proses penindakan, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 35 korek api, botol dan jerigen berisi bahan bakar, parang, cangkul, hingga bibit sawit.

Para pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Untuk tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja, ancaman hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni menegaskan, penyidikan karhutla tidak akan berhenti pada pelaku yang berada di lapangan.

“Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut,” tegas Irhamni.

Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum diharapkan mampu mengungkap seluruh rantai pelaku karhutla, termasuk pihak yang diduga menyuruh, membiayai, maupun memperoleh keuntungan dari praktik pembakaran lahan.

(Ad/hn/rs)