Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menaruh perhatian terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semakin sering terjadi.
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menyebutkan data 2021 menunjukkan terjadi 341 kasus TPPO. Kemudian, pad 2022 terjadi peningkatan 100% menjadi 752 kasus.
Baca Juga: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Kapal Tenggelam di Kango
"Terjadi lonjakan yang begitu tinggi kasus TPPO," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (4/4/23).
Ia mengimbau agar masyarakat menolak pemberangkatan kerja tanpa dokumen resmi, meminta uang pemberangkatan, penggunaan visa tidak sesuai, dan pemberangkatan dari jalur tidak resmi. Apabila agen pemberangkatan terindikasi, maka masyarakat diminta membatalkannya.
"yang perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini Indonesia masih moratorium ke Timur Tengah," ungkapnya.
(ay/hn/um)
