Mencermati Putusan MK terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

tribratanews.polri.go.id – JOGJA – Baru-baru ini, Mahkamah Konsitutsi (MK) mengeluarkan putusan sehubungan dengan permohonan pengujian UU 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Choky Risda, dkk. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Tentang kewajiban penyidik untuk menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan -dalam terminologi KUHAP disebut dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)- kepada penuntut umum sangatlah beralasan mengingat telah dimasukannya ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) pada amandemen kedua dalam konstitusi (UUD 1945) kita. Salah satu cara untuk melindungi HAM dalam sistem peradilan pidana adalah dengan adanya sistem check and balance ketika memasuki tahapan pra ajudikasi. Di sini jaksa/penuntut umum menjadi semacam pengawas kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dengan adanya pengawasan dari penuntut umum, mengurangi peluang penyidik untuk bertindak sewenang-wenang, sehingga sangatlah tepat jika SPDP wajib diserahkan kepada penuntut umum sesegera mungkin.

Akan tetapi, pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Terlapor masih menjadi misteri, mengingat landasan hukum yang dibangun oleh MK tidak cukup beralasan apabila tidak ingin dikatakan sebagai suatu penyelundupan hukum, sehubungan dengan penyerahan SPDP kepada terlapor. Alasan yang menyatakan bahwa tertundanya penyampaian SPDP kepada jaksa/penuntut umum merugikan hak konstitusional terlapor sangatlah unik, mengingat terlapor adalah orang yang dilaporkan oleh pelapor kepada penyidik, yang artinya baru sebatas pemberitahuan sepihak saja dan masih perlu dilakukan proses pencarian dan pengumpulan fakta-fakta sehubungan dengan laporan tersebut. Apalagi seorang terlapor belum tentu menjadi seorang tersangka. Jika kita melihat ketentuan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) terkait kebebasan dan keamanan pribadi, maka akan tampak bahwa subyek yang hendak dilindungi oleh ICCPR pun adalah orang-orang yang dirampas kebebasannya (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dsb), di mana dalam terminologi KUHAP orang yang memungkinkan untuk dirampas kebebasannya adalah Tersangka.

Lantas kenapa terlapor harus menerima SPDP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari? Jika alasan MK adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, maka apakah hal tersebut tidak terlalu dini apabila berbicara masalah pembelaan mengingat terlapor belum tentu menjadi tersangka dan penyidik pun “belum” bisa merampas kebebasan terlapor. Satu-satunya peluang perampasan yang mungkin terjadi hanyalah terkait rangkaian pemanggilan terlapor sebagai saksi. Lantas pembelaan seperti apa yang dimaksud oleh MK yang harus dipersiapkan dalam hal seseorang dilaporkan? Apakah tidak sekalian saja seseorang yang dilaporkan (dan menjadi terlapor), dimasukkan dalam objek pra peradilan?

Istilah Terlapor

Istilah terlapor merupakan bahasa teknis yang muncul dalam penerapan KUHAP oleh kepolisian secara internal (bukan produk yang memerlukan persetujuan dari rakyat seperti undang-undang) yang diwujudkan dalam format Laporan Polisi, di mana dalam format tersebut muncul istilah Pelapor dan Terlapor. Terlapor yang dimaksud disini adalah pihak yang “dianggap” bertanggung jawab oleh pihak pelapor atas apa yang telah dilakukan terhadap pelapor ataupun pihak lain. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari definisi otentik tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya laporan merupakan hak setiap orang, sehingga apabila ada seseorang melaporkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana kepada penyidik maka pelaporannya dilindungi oleh undang-undang. Kemudian siapa saja yang berhak untuk lapor? Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Merunut ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa sebenarnya KUHAP sama sekali tidak memberikan suatu posisi hukum bagi terlapor, karena sejatinya yang menjadi substansi dari laporan adalah peristiwanya, bukan terlapornya. Hal ini menegaskan bahwa istilah terlapor hanyalah sebatas bahasa teknis saja, sehingga menjadi sangat lucu ketika MK menganggap terlapor adalah pihak yang teramat penting untuk diberikan SPDP. Bagaimana jika pihak kepolisian mengubah format laporan polisi, dengan menghapuskan istilah terlapor? Akankah ada seseorang yang menyandang status terlapor?

Tidak Memberikan SPDP Kepada Terlapor, Inkonstitusionalkah?

Inkonstitusional menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti, tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar/ bertentangan dengan (melanggar) undang-undang. Pengertian ini apabila kita konstruksikan dalam putusan MK tersebut menjadi “tidak memberikan SPDP kepada terlapor adalah perbuatan yang tidak berdasarkan UUD 1945” atau apabila kita positifkan menjadi “memberikan SPDP kepada terlapor adalah perbuatan yang berdasarkan UUD 1945”.

Lantas yang menjadi pertanyaan berikutnya, ketentuan mana yang dijadikan sebagai acuan? Jika kita melihat pertimbangan yang dijadikan dasar oleh MK dalam memberikan putusan sehubungan dengan SPDP, akan muncul ketentuan yang terdapat dalam Bab XA Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut memang menjadi dasar dalam penyelenggaran proses hukum yang layak (due process of law), namun apakah penerapannya sudah tepat? Putusan MK yang menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Dengan kata lain mengandung pengertian bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Apabila diuraikan maksud putusan tersebut adalah sbb:

  1. Frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” diperluas. SPDP tidak lagi diberikan kepada penuntut umum saja, tetapi juga kepada terlapor, dan korban/ pelapor;
  2. Pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, korban/ pelapor sifatnya wajib dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan.

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh MK terkait diberikannya SPDP kepada terlapor dalam putusan tersebut sangatlah tidak memuaskan dan malah menimbulkan pertanyaan. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar mengambil keputusan tersebut antara lain:

  1. Seringnya penyidik tidak memberikan SPDP maupun mengembalikan berkas perkara secara tepat waktu, jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor. Hak-hak terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dalam mencari kepastian hukum;
  2. Penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor;
  3. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor;
  4. Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya.

Untuk memantapkan hati kita, bahwa tidak diberikannya SPDP kepada terlapor dalam waktu 7 (tujuh) hari adalah inkonstitusional mari kita bahas bersama:

  1. Jika yang menjadi pertimbangan hakim adalah hak-hak terlapor menjadi tidak pasti, maka apakah seseorang dengan status terlapor sudah menjadi tidak pasti hak-haknya? Jika yang dimaksudkan berhubungan dengan hak kebebasan, maka seorang “terlapor” jelas hak kebebasannya masih pasti, karena belum ada upaya-upaya perampasan hak kebebasan yang bisa dilakukan oleh penyidik. Peluang yang mungkin terjadi adalah ketika terlapor dipanggil menjadi saksi. Akan tetapi, kemungkinan ini pun berlaku terhadap semua saksi, bahkan saksi yang bukan terlapor pun bisa dirampas kebebasannya. Sehingga kalau yang dimaksudkan hakim adalah ini, maka seharusnya tidak menggunakan istilah “terlapor” tetapi “saksi”. Bunyi pertimbangannya pun menjadi hak-hak saksi menjadi tidak pasti;
  2. Jika yang menjadi pertimbangan hakim adalah supaya proses penyidikan dalam pemantauan terlapor, maka apa kepentingan seorang terlapor memantau penyidikan? Jika yang dimaksudkan supaya terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum, maka jelas tidak perlu. Apakah seorang terlapor pasti menjadi tersangka? Tentu saja tidak! Tergantung penyidik dapat menemukan bukti permulaan (yang dimaknai sebagai 2 alat bukti) atau tidak dalam proses penyidikan. Jika belum tentu menjadi tersangka, mengapa harus pusing-pusing menyiapkan bahan-bahan pembelaan? Toh, apabila menjadi tersangka pun, bisa melakukan pembelaan melalui mekanisme pra peradilan. Tampak jelas disini bahwa terlapor sebenarnya sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk memantau penyidikan. Apabila terlapor bukan pelaku tindak pidana maka tidak perlu repot menyiapkan pembelaan, cukup menceritakan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sesuai yang sebenarnya, tetapi apabila terlapor adalah pelaku tindak pidana maka dapat melakukan upaya preventif supaya tidak menjadi tersangka seperti menghilangkan bukti-bukti ataupun melarikan diri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, masih diragukan apakah dengan tidak diberikannya SPDP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kepada terlapor merupakan perbuatan yang sejatinya inkonstitusional, mengingat putusan yang diberikan oleh hakim berpotensi besar melanggar hak-hak konstitusional pelapor/korban. Bukankah dengan diberikannya SPDP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kepada terlapor justru menjadi inkonstitusional, jika dimaksudkan untuk mempersulit penyidik dalam membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tentu saja hal ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi pelapor yang menjadi korban suatu tindak pidana dan masyarakat pada umumnya karena sama sekali tidak ada kasus yang bisa dituntut ke pengadilan disebabkan bukti-bukti yang sulit diperoleh akibat terbukanya peluang “mencegah” terlapor menjadi tersangka, sehingga sudah selayaknya apabila Pelapor/korban yang dirugikan mengajukan permohonan uji materi kepada MK sehubungan dengan perluasan frase “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

penulis : Rendi Yudha, Anggota Ditreskrimsus Polda DIY

editor: iqbal96

publish: mfajar

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password