Pilkada 2017 di Papua: Kapolda Papua Kunjungi Kabupaten Tolikara

tribratanews.polri.go.id Polda Papua, Karubaga – Kapolda Papua Irjel Pol. DRS Paulus Waterpauw beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke Karubaga Kabupaten Tolikara Pasca Pilkada 2017, Rabu (15/2/2017).

Setelah tiba di Karubaga, Sekira pukul 12.00 Wit Kapolda langsung melaksanakan pertemuan dengan ketiga kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara.

Setelah itu, Kapolda meninjau TPS 1 di Distrik Karubaga dan ditemukan pada TPS tersebut belum di lakukan pemungutan suara karena tidak ada petugas KPPS dan PPS sehingga ketua KPUD dan panwas Kabuapten Tolikara mengumumkan agar dilakukan pemungutan suara susulan.

Pada pukul 19.00 Wit pemungutan suara di 46 Distrik pada Kabupaten Tolikara selesai, namun ada beberapa temuan di lapangan oleh Panwas Kabupaten Tolikara, yakni:

-Distrik Karubaga ada 26 TPS namun ada 4 TPS yang nyata-nyata bermasalah sehingga tidak dilaksanakan pencoblosan karena petugas PPSnya tidak ada dan tidak ada SK KPPSnya.

-Distrik Konda belum dilaksanakan pemungutan suara karena ada interpensi dari Kepala Distrik yang menghendaki kotak suara dibawa keluar dari Distrik Konda, sedangkan keinginan masyarakat agar dilaksanakan di halaman Distrik Konda.

-Distrik Danime 10 TPS juga belum dilaksanakan pemungutan suara karena petugas KPPSnya tidak ada dan ada interpensi oleh Kadistrik Danime.

Atas kejadian tersebut diatas Panwaslu Kabupaten Tolikara akan merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Tolikara agar dilaksanakan pemungutan suara susulan paling cepat 2 (dua) hari kedepan berdasarkan aturan Panwas Kabupaten Tolikara, setelah ada hasil kelarifikasi dari KPUD Kabupaten Tolikara.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tolikara pada saat pertemuan dengan Kapolres Tolikara AKBP Musa M. Korwa dan Pamatwil Kombes Pol Daniel Prio bahwa atas Kinerja KPUD Kabupaten Tolikara tersebut Panwas akan merekomendasikan kepada Bawaslu RI agar KPUD Kabupten Tolikara dilakukan tindakan hukum berupa Tuntutan pelanggaran administrasi, Tuntutan Kode Etik dan Tuntutan pelanggaran pidana karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai aturan yang ada.

Untuk diketahui, sampai saat ini belum ada hasil perolehan suara secara resmi yang masuk di KPUD Kabupaten Tolikara dan petugas KPPS maupun anggota PPS dalam melaksanakan tugas tidak ada SK dari KPUD yang mendasari.

Penulis  : Rein

Editor    : Kang Iqbal

Publish  : Rein

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password