Salah Menggunakan Fasilitas Negara Pada Saat Kampaye, Paslon No 2 Ali – Yuk Dikenakan Tindak Pidana Pemilu

Tribratanews.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Telah di laksanakan Rapat pembahasan penanganan kasus masalah penggunaan fasilitas Negara pada saat Kampanye Akbar pada Tanggal 9 februari 2017 di Kab. Pulau Morotai oleh Paslon Nomor Urut (2) Ali – Yuk yang bertempat di kantor Panwas Kab. Pulau Morotai. Senin 13/02/2017 Pukul 23.00 Wit.

Dalam pelaksanaan rapat yang turut hadir sebagai berikut Kejari Isnaeni.S.H.,M.H, Kapolres Pulau Morotai Akbp Matheis Beay S.H.,M.H, Kasubdit 2 Akbp Deni Herianto, Kasat Reskrim Akp M. Nasir Said, Akp. Zainal Saidiman.

Rapat yang berlangsung tersebut terdapat beberapa pendapat dari Kejari, Kapolres Pulau Morotai dan Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai sebagai berikut :

Kejari Isnaeni.S.H.,M.H menanggapi bahwa kasus ini akan beda pendapat apalagi tim karena yang bisa menerjemahkan masalah ini adalah ahli pidana apakan dalam penyelidikan Panwas sudah di bantu oleh penegak hukum atau tidak, Kejari juga menanyakan yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini siapa apakan paslon atau yang menulis surat.

Kapolres Pulau Morotai Akbp Matheis Beay, SH, MH juga memberikan pendapat yaitu apa yang di sampaikan oleh Kejari ialah kita harus teliti bersama apa yang sudah terjadi dan harus melihat azas-azas yang ada karena yang tadi disampaikan harus di pedomani dan diterapkan betul-betul sehingga tindakan itu bisa sampai seperti yang kita harapkan.

“Ketika kami rapat dengan para paslon kami sudah sepakat tetapi setelah kami sampai di lapangan pendukung dari paslon tertentu sudah mulai membuat keributan akhirnya saya sempat membuat peryataan di lapangan karena massa dari paslon lain malah menggangu massa dari paslon lain yang sedang mempersiapkan panggung untuk kampanye dan yang melapor kejadian ini adalah Panwas PPL”. Ungkap Kapolres

Kapolres Pulau Morotai Akbp Matheis Beay, SH, MH menyarankan agar Kasus ini jangan cuma menjadi pembelajaran saja tetapi di proses sesuai Hukum.

Sedangkan Kasat Reskrim AKP. M. Nasir Said memberikan pendapat yaitu terkait dengar unsur-unsur kalau saya lihat dari hukum tatanegara tentang penggunaan tempat pendidikan dan ibadah yang terkait fasilitan negara yang di bangun dengan anggaran negara kalau kita tidak melihat dengan baik maka kita akan di protes.

Dari berbagai pendapat serta saran dari berbagai pihak baik Kejari, Kapolres Maupun Kasat Reskrim terdapat kesimpulan yaitu dengan adanya Penerimaan Temuan nomor : 07/TM/Pilkada-PM/II/2017 bahwa Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan yang tergabung dalam tim Gakumdu Panwaslu Kab. Pulau Morotai berkesimpulan bahwa laporan temuan kampanye umum yang dilakukan oleh pasangan  no urut 2 di gedung Bangsaha milik Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai adalah Tindak Pidana Pemilu dan akan di proses sesuai Hukum.

 

Penulis  : Humas Polda Maluku Utara

Editor    : Kang ikbal96

Publish  : Mandala Putra

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password