Tim Gabungan Resmob Polda Kalsel Tangkap Kades Diduga Korupsi Dana Desa

Tim gabungan Resmob Polda Kalimantan Selatan menangkap kepala desa di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, yang diduga mengorupsi dana desa sebesar Rp68 juta lebih.

Kapolres Tapin AKBP Zulkifli Ismail di Rantau, Selasa, mengatakan penangkapan kepala desa dari Kecamatan Piani berisial HB (38) tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/68/V/Kalsel/Res Tapin pada (13/5) 2016.

“Berdasarkan laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari unit Resmob Tapin, unit Tipikor Res Tapin, dan unit Ranmor Polda Kalsel,” katanya.

Menurut Kapolres, dalam laporan tersebut HB diduga telah menyelewengkan sisa anggaran dana desa TA 2015, yang diambilnya dari tabungan Bank Kalsel, untuk kepentingan pribadi.

“Pelaku diamankan di jalan. A Yani km 7 kabupaten Banjar pada selasa (7/2) sekira pukul 19.20 Wita,” ujar Kapolres.

Awalnya, tambah Kapolres, pelaku mengembalikan atau menyetorkan sisa dana tersebut ke Bank Kalsel pada (7/3/16), namun setelah disetorkan, pelaku kembali mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Penangkapan tersebut, tambah dia, juga berdasarkan barang bukti yang telah berada di tangan anggota kepolisian, yakni satu lembar rekening koran Bank Kalsel dengan nomer rekening 006.03.01.18856.9.

Selain itu Polres Tapin juga memiliki satu rangkap keputusan bupati Tapin nomer 188.45/109/KUM/2012 tanggal 2 agustus 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala di Kabupaten Tapin, Kalsel, sebagai barang bukti.

“Pelaku akan terus kami minta keterangan lebih lanjut, dana tersebut di gunakan untuk apa saja,” tutur Kapolres.

Ditambahkan Kapolres, diamankannya pelaku tersebut berdasarkan pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 pasal 8 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001.

Saat ini pemerintah telah menggelontorkan dana untuk desa dengan nilai cukup besar, yaitu minimal Rp1 miliar per desa. Besarnya nilai dana desa tersebut dikhawatirkan akan membuat aparat desa terlibat dalam tindak melanggar hukum.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk mengelola administrasi dana desa dan memberikan pendampingan mulai dari perencanaan pembangunan desa hingga pemanfaatan dana desa.

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password