Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Dugaan Korupsi Seragam Perangkat Desa

tribratanews.polri.go.id – Polda Sumsel, Hakim tunggal Singgih Wahono SH, memutuskan menolak seluruh gutaran praperadilan yang diajukan pemohon Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) OKU, Azhari (tersangka dugaan korupsi seragam perangkat desa) terhadap Kepolisian Resor (Polres) setempat.

Fakta di persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Baturaja Rabu (25/01), terungkap bahwa hakimmenolak gugatan pemohon, karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan. Sedangkan termohon (Polres OKU), dapat membuktikan dan menyakinkan hakim atas jawaban yang disampaikan termohon. Pada materi gugatan, pemohon (Azhari) mempraperadilkan Polres OKU, lantara ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintahan desa di BPMPD tahun anggaran 2015.

“Maka hakim memutuskan, menolak seluruh permohonan pemohon. Beban biaya perkara nihil,” ujar Singgih saat membacakan amar putusannya.

Kuasa hukum Azhari, Faik Rahimi SH MH mengaku, keberatan dengan putusan tersebut. Sebab, pihaknya sudah mendatangkan dua saksi ahli yang mengatakan ketika tidak ada peristiwa hukum belum ada penyidikan. “Tapi lain dari polisi. Penyidikan dulu terus dicari-cari hukumnya. Kedepan, kami konsen untuk proses selanjutnya,” tukas Faik Rahimi kepada wartawan usai persidangan.

Sementara, Kabidkum Polda Sumsel, Kombes Pol John Mangundap SH SIK mengatakan, selaku alat negara penegak hukum pihaknya tidak melakukan proses hukum dengan asal-asalan. Yakni tetap dilakukan profesional. Terbukti apa yang dituntut pemohon bisa dijawab dengan bukti-bukti. “Ini membuktikan, kami tidak sekedar melakukan pemeriksaan. Tapi kami juga mengikuti petunjuk hukum,” terangnya didampingi Kasatreskrim Polres OKU, AKP Harmianto SH MSi.

Dia menambahkan, seluruh pihak harus menghargai proses hukum. “Kedepan proses hukum tetap dilanjutkan. Berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan. Kita tunggu proses penyidikan lanjutan,” tegas mantan Kapolres OKU Timur, ini.

Untuk diketahui, untuk kasus dugaa korupsi pengadaan pakaian dinas aparatur pemerintahan desa di BPMPD OKU, tahun anggaran 2015, Polres menetapkan empat tersangka, yakni Wibisono selaku pengguna anggaran (PA) atau pejabat pembuat komitmen (PPK), Azhari Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), Badri SH Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Eko Saputra selaku penyedia barang dari CV Tembulun SS Junior. Diketahui juga dari hasil audit BPKP, atas perbuatan para tersangka diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp319.611.382.

Sumber : Forenews.co

Publish : Yulius

Admin Polri55933 Posts

tribratanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri : Obyektif - Dipercaya - Patisipatif"

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password