Polri Masih Diskusikan Usulan Penghapusan Kewenangan Polsek

Tribratanews.polri.go.id. – Jakarta. Wacana untuk menghilangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada aparat kepolisian di tingkat sector (Polsek) masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Asep Adi Saputra, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., menjelaskan pihaknya masih menunggu kajian dari pemerintah atas usulan yang diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tersebut.

“Cuma memang harus didiskusikan lagi, karena wilayah Indonesia ini kan besar sekali, kami masih menunggu kajiannya seperti apa,” jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri, Rabu (19/2/2020).

 

Kabag Penum Divisi Humas Polri juga menambahkan bahwa pertimbangan yang perlu dipikirkan adalah karena masih terdapat beberapa wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh polisi pada tingkat Polres ataupun Polda.

Penghilangan kewenangan tersebut diyakini tidak akan membuat ketimpangan dalam penegakan hukum di wilayah-wilayah Indonesia. Asep berkaca pada beberapa negara yang aparat kepolisian setingkat Polsek tidak memiliki wewenang penegakan hukum itu.

“Misalnya di Jepang ada namanya Koban (Polisi setingkat Polsek). Kalau ada penegakan hukum, dia ke polres. Dia hanya menangkap misalnya, nanti yang menyidik ke polres,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., menyatakan bakal mengkaji usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menghapus kewenangan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara di tingkat kepolisian sektor atau polsek.

Menkopolhukam yang juga merupakan ketua Kompolnas berujar bahwa selama ini melihat kecenderungan penanganan suatu perkara di tingkat Polsek yang menggunakan sistem target.

Dengan penghapusan kewenangan tersebut, kinerja polsek dapat lebih difokuskan melalui pendekatan restorative justice atau penyelesaian di luar pengadilan.

“Misalnya polisi harus menggunakan pendekatan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHP,” jelas Menkopolhukam.

 

 

(wm/bq/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password