Polda Bengkulu Sidik Proyek Jembatan Mangkrak di Mukomuko Senilai Rp 11 Miliar

Tribratanews.polri.go.id – Bengkulu. Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi pada proyek nasional di Kabupaten Mukomuko yaitu proyek pembangunan jembatan Menggiring Besar Cs tahun 2018 yang dibangun di Desa Punggur.

Direskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Ahmad Tarmizi, S.H., menjelaskan bahwa status penanganan perkara dugaan korupsi pada pembangunan jembatan itu dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan perencanaan dan mangkrak. Hal itu yang membuat aparat penegak hukum mengusutnya.

Pengusutan perkara itu berdasarkan laporan polisi (LP) Nomor LP-A/72/I/2020/Polda Bengkulu tertanggal 17 Januari 2020. Proyek pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS ini diduga terjadi tindak pidana korupsi, yang perkerjaannya dilaksanakan PT Mulia Permai Laksono (MPL) sebagai pelaksana pekerjaan atau kontraktor dengan kontrak kerja Nomor HK.02.03/Bb3/PJN.WIL./PBK 1.1/290 tanggal 10 April 2018 oleh Direktur MPL, Firman Lesmana.

Untuk diketahui, sesuai kontrak kerja anggaran yang digelontorkan untuk melaksanakan proyek pekerjaan penggantian jembatan Menggiring Besar CS sebesar Rp 11,820 miliar lebih melalui APBN 2018 di Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Bengkulu. Sesuai kontrak pekerjaan penggantian jembatan ini dikerjakan selama 8 bulan mulai 10 April dan berakhir 6 Desember 2018.

“Delapan bulan pekerjaan, progres pekerjaannya baru mencapai 54 persen. Lalu dilakukan perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2019, tetap saja pekerjaan tersebut tidak selesai hanya mencapai 68 persen,” jelas Direskrimsus, Sabtu (18/1/2020).

Ia melanjutkan bahwa akibat mangkraknya pekerjaan proyek penggantian jembatan Menggiring Air Punggur Kabupaten Mukomuko ini, jembatan ini tidak dapat di gunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mana tujuannya.  Ia menjelaskan bahwa pembangunan penggantian jembatan ini tidak sesuai dengan teknis sehingga ahli konstruksi menyatakan Total Loss (gagal).

“Terdapat mark up harga pada balok gerder pracetak dan mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dalam pekerjaan penggantian jembatan ini,” pungkas Dirreskrimsus Polda Bengkulu itu.

Polda Bengkulu telah melaksanakan gelar perkara terhadap perkara ini pada Rabu (15/1/2020) lalu. Setelah melakukan gelar perkara pihaknya akan menerapkan pasal dalam perkara ini, Pasal 2 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidier Pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(my/bq/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password