Polda Sultra Siap Awasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Tribratanews.polri.go.id – Kendari. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berusaha mengatur, mengawasi, dan memverifikasi kelancaran serta ketepatan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar, dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) premium.

 

Terkait dengan hal tersebut, BPH Migas melibatkan dan melakukan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol. Merdisyam, M.Si., dan Gurbernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Polda dan Pemda.

 

Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar, meminta peran aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tenggara, agar tidak terjadi kelangkaan dan keterlambatan penyaluran BBM, terutama menjelang Natal 2019 dan tahun baru 2020.

 

Pengawasan yang melibatkan Kepolisian merupakan tindak lanjut dari beberapa kesepakatan, diantaranya :

 

  1. Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/MoU/KABPH/2018, Nomor B/58/IX/2018 pada 17 September 2018.
  2. pedoman Kerja antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/PK/SES/BPH Migas/2019 dan Nomor B/88/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

Kedua pedoman tersebut berisi tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

 

Kapolda Sultra mengatakan, Kepolisian siap berkoordinasi dengan BPH Migas dalam mengawasi penyediaan, pendistribusian BBM solar subsidi dan premium penugasan, serta menindak penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

 

(fb/bq/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password