Polda Banten Amankan Ratusan Tabung Gas Elpiji 3 Kg Illegal

Tribratanews.polri.go.id – Serang. Ditreskrimsus Polda Banten menyita 552 tabung gas elpiji 3 kg illegal yang diduga berasal dari wilayah Tangerang dan Bogor, yang akan diedarkan di wilayah Lebak, di Lebak, Jumat (22/11/19).

 

Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan penyelidikan setelah adanya hasil analisa dan evaluasi oleh Tim Satgas Pangan Terpadu, serta atas informasi kelangkaan gas elpiji 3 kg.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, bahwa benar telah ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap penjual atau pengecer yang tidak memiliki izin resmi,” terang Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H.

 

Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu upaya Kepolisian dalam melindungi hak konsumen dan membantu masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan gas elpiji terutama yang berukuran 3 kg seperti di beberapa wilayah di Indonesia.

Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Banten telah melakukan penyelidikan di sebuah tempat usaha milik warga di Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Lebak, Banten, ditemukan praktik kecurangan dan tindakan ini bisa merugikan konsumen.

 

“Label untuk Kabupaten Lebak itu warnanya hitam, segelnya telah diganti saat tim datang. Seolah-olah kalau di cek punya wilayah atau hak zona Lebak,” jelas Kabid Humas.

 

Pemilik usaha diduga melakukan pengoplosan. Sehingga tabung gas itu sudah tidak terjamin keamanannya. Sampai saat ini, sudah 3 orang saksi dilakukan pemeriksaan mengetahui langsung asal usul tabung tersebut.

 

Ketiga 3 saksi tersebut, diantaranya supir, pembeli, dan istri penjual yang diduga mengetahui pelanggaran tersebut. Sedangkan penjual akan diperiksa dalam waktu dekat.

 

“Kita akan tegakkan aturan hukum, untuk melindungi hak hak konsumen yang telah dirugikan oleh penjual tanpa izin seperti ini dan kami mencegah terhadap hal hal yang dapat membahayakan masyarakat dari penggunaan tabung gas elpiji yang tidak terawasi pendistribusiannya,” tegas Kabid Humas.

 

TIndakan tersebut diduga melanggar tindak pidana Perlindungan konsumen dan/atau minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 8 tahun 1999 dan/atau UU RI No. 22 tahun 2001, pasal 53 yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga wajib memilik ijin dari pemerintah.

 

(rj/bq/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password