Biro Multimedia Divhumas Polri Gelar Kegiatan Sharing With Cyber Community Dengan Tema Strategy For Combating Fake News

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Biro Multimedia Divisi Humas Polri menggelar kegiatan Sharing With Cyber Community”Strategy For Combating Fake News” di Hard Rock Cafe, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh komunitas generasi muda peduli siber, siswa SMA dari berbagai sekolah di Jakarta sebagai perserta di acara tersebut.

Biro Multimedia dalam kegiatan tersebut juga mengundang Anita Wahid Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mapindo), Josie Mokalu Ketua Siber Kreasi, Adita Irawati Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, dan Brigjen Pol. Drs. Budi Setiawan, MM, Kepala Biro Multi Media, Divisi Humas Mabes Polri, sebagai pembicara.

Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Drs. H. Budi Setiawan, M.Si., menjelaskan bahwa Media sosial (medsos) dan media online sebagai ruang publik baru, memerlukan kaidah atau batasan baku. Tujuannya agar tak terjadi pelanggaran hak atas orang lain yang menyebabkan kerugian. Apalagi pengaruh kedua media begitu besar di masyarakat.

“Bagaimana masyarakat bisa dipengaruhi melalui narasi-narasi tertentu dalam kemasan berbagai platform media sehingga sepakat dan bahkan bertindak sebagaimana kehendak si pembuat narasi. Hal ini sangat dirasakan saat kontestasi politik Pemilu 2019 yang lalu,” jelas Karo Multimedia Divhumas Polri.

Jenderal bintang satu tersebut menjelaskan selain sisi negatif, kekuatan media sosial dan media online, sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk upaya positif, seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sayangnya hal itu belum dimaksimalkan.

Diperlukan strategi yang jitu untuk merebut ruang publik internet menjadi ruang publik yang sehat kembali, sebagaimana tujuan awalnya untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dalam konteks positif.

“Bagaimana strateginya? Ketika akan memencet tombol publish, share, atau post, coba bayangkan isi dari informasi yang akan dibagikan apakah layak dan sesuai dengan etika, norma dan hukum yang berlaku? Ketika kita berpendapat tentang seseorang, bayangkan ketika pendapat tersebut diterapkan kepada diri kita atau keluarga apakah kita sakit hati atau tidak,” jelas Karo Multimedai Divhumas Polri.

“Jika ternyata kita tidak terima, jangan lakukan karena mungkin pihak yang kita komentari merasa dirugikan hak-hak nya, sakit hati dan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” jelas Karo Multimedia Polri.

Kepolisian menyarankan agar konten yang diunggah di media sosial berisi hal-hal positif, karya seni, inspiratif kreatif dan edukatif. Bukan malah hasutan, ujaran kebencian, kabar bohong dan hal negatif lainnya.

“Apakah kita tidak boleh mempublikasikan kritik? Tentu boleh, disampaikan dengan bertanggungjawab dan memenuhi kaidah etika dan norma,” tegas Jenderal bintang satu tersebut dihadapan peserta kegiatan tersebut.

(fn/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password