Kapolda Bersama Gubernur dan Pangdam II/Swj Hadiri Rakor Penanganan Karhutla Di Provinsi Sumsel

Tribratanews.polri.go.id – Palembang. Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar rapat kordinasi terkait Penanganan karhutla Bersama Tim Satgas Karhutla Provinsi Sumsel yang diselenggarakan di Kantor BPBD di Palembang, Jumat(08/11/19).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Firli, M.si., bersama Pangdam II/Swj Mayjn Tni Irwan,S.IP, M.Hum, dan dihadiri Kepala BPBD Sumsel Bpk. H. Iriansyah, S.Sos., S.K.M., Danrem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono, S.E., Pejabat Utama Polda Sumsel, Personel TNI/Polri dan Instansi terkait.

Dalam rapat kordinasi tersebut, Unsur Pemerintah terkait menyepakati memperpanjang status satgas karhutla hingga 1 Desember mendatang. Perpanjangan status dilakukan karena adanya peningkatan kembali titik hotspot di beberapa daerah di Provinsi Sumsel, diantaranya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir dan Kabupaten PALI.

Dalam sambutannya Gubernur Sumsel mengatakan bahwa pemprov Sumsel bersama Forkompinda membuat keputusan untuk memperpanjang lagi status satgas karhutlah dengan tenggat waktu 20 hari sampai dengan 30 hari ke depan. Hal ini berdasarkan laporan dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumsel, yang mengatakan Provinsi Sumsel mengalami hangat dan kering serta mundurnya curah hujan disebabkan oleh adanya Siklon Tropis NAKRI di Laut Cina Selatan dan Siklon Tropid Halong di Samudera Pasifik Timur Laut Philipa dan Sirkulasi Siklonik. Kondisi kering adanya tiga siklon tropis inilah, dampaknya semua uap air yang ada disekitar ini tertarik ke Utara semua, menjadikan anomali cuaca khususnya Selatan equator. Potensi perkiraan hujan berada di Februari hingga Maret.

Sementara itu Kapolda Sumsel juga menambahkan ada beberapa hal terkait penanggulangan Karhutla yang ada di wilayah Sumsel, diantaranya “Dalam penanggulangan Karhutla, kita harus mengaitkan dengan analisa cuaca, serta untuk penanganannya kalau kita perpanjang tentunya harus ada yang kita lakukan baik itu satgas darat, satgas udara, satgas gakkum, dikmas dan satgas pencegahan. serta mengevaluasi tugas dilapangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas kedepan.

“Kita tidak bisa mengandalkan hanya dengan kemampuan TNI/Polri, namun kita harus menghadirkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah/kepala Desa harus hadir untuk mencegah titik api di daerah yang rawan karhutla,” tutup Kapolda Sumsel.

(sm/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password