Wakapolda Sulut Hadiri FGD Sinergisitas Penanganan Aksi Terorisme dan Program Deradikalisasi yang Diselenggarakan Kemenko Polhukam RI

Tribrtanews.polri.go.id – Manado. Wakapolda, Brigjen. Pol. Drs. Alexander Marten Mandalika menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Sinergisitas Penanganan Aksi Terorisme dan Program Deradikalisasi di Indonesia yang di selenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) di Ballroom Hotel Fourpoints Manado, Selasa (29/10/19).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kabinda dan Ketua Forum Koordinasi Penanganan Terorisme, atau yang mewakili, dari seluruh Indonesia. Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol R. Sigid Tri Hardjanto dalam kegiatan ini diwakili oleh Wakapolda Sulut Brigjen. Pol. Drs. Alexander Marten Mandalika.

Dalam sambutannya, Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI, Carlo Tewu mengatakan bahwa komplikasi terorisme di Indonesia telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan dunia internasional yang menjadi isu politik dan keamanan di berbagai negara.Hal ini terjadi karena masalah terorisme sangat rumit dan multidimensi yang dipindahkan dengan negara lain serta prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan penyelenggaraan prinsip demokrasi, yang terkait dengan tantangan dan kebijakan politik dan keamanan negara yang berlatar belakang agama, idiologi keyakinan, idiologi Prinsip kehidupan yang mendorong kelompok orang untuk menentang dan berperilaku radikal dan toleransi dengan perjuangan.

“Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membahas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pembentukan Badan Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus Anti Teror (Densus AT) Polri untuk pelibatan berbagai kementerian / lembaga terkait, serta pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena sesuai Keputusan Menko Polhukam Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Sinergisitas 36 Kementerian dan Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme, dan Keputusan Ka BNPT No. 136 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Sinergitas Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait Program Penanggulangan Terorisme di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur,” tambah Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI.

“Semua ini dilakukan dalam upaya untuk meredam aksi terorisme dan melawan idealisme radikal dan toleran terhadap kekerasan kembali kepada tatanan. Kehidupan sosial yang anti terorisme dan menghindari kekerasan dalam menyelesaikan setiap tantangan dengan mempertanyakan semua kementerian dan lembaga yang ada dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Selain itu kegiatan ini untuk membahas tentang bagaimana menjalankan program penanggulangan terorisme di Indonesia selama ini, dalam kerangka yang menginventarisir tantangan yang dibahas dan solusinya guna menanggulangi aksi terorisme dan upaya perlindungan politik yang efektif, efisien dan sinergi antar kementerian dan lembaga yang juga melayani daerah,” tutup Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI.

(sm/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password