Dipercaya Emban Tugas Baru, DPR Setujui Pemberhentian Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian

Tribratanews.polri.go.id-Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui surat permintaan yang dikirimkan oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Pol. Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. dari jabatannya sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/19).

“Usul pemberhentian kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR berserta alasannya. Untuk itu, kami mohon persetujuan dewan apakah dapat disetujui?” ungkap Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.

Tanpa interupsi, 515 anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.

Dalam surat yang dikirimkan ke DPR pada Senin (21/10/19), Presiden Jokowi mengemukakan alasan pengunduran diri Jenderal Tito Karnavian.

Menurut Ketua DPR, Presiden Jokowi beralasan bahwa Jenderal Pol. Tito Karnavian akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya.

Namun, Puan Maharani tidak menyebutkan secara spesifik soal tugas negara dan pemerintahan yang dimaksud.

“Adapun alasan pengunduran diri karena yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya,” jelas Puan Maharani.

Rapat digelar di ruang rapat paripurna II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/19). Puan Maharani awalnya menyampaikan bahwa pimpinan DPR menerima empat surat dari Jokowi.

“Izinkan kami menyampaikan kepada sidang Dewan yang terhormat bahwa pimpinan Dewan telah menerima empat buah surat Presiden RI, yaitu satu, nomor R48 tanggal 9 Oktober 2019. Hal: permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia,” ungkap Ketua DPR.

“Dan dua, nomor R49 tanggal 16 Oktober 2019. Hal: permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia,” lanjutnya.

Setelah itu, Puan Maharani membacakan surat Presiden yang meminta persetujuan pemberhentian Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Sebelumnya, Jenderal Tito Karnavian diketahui telah dipanggil ke Istana untuk mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi pada Senin (21/10) kemarin.

“Tiga, nomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Hal: permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri,” tegas Puan Maharani.

Selanjutnya, Ketua DPR membacakan surat terakhir dari Presiden. Surat itu berkaitan dengan calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

“Dan empat, nomor R52 tanggal 21 Oktober 2019. Hal: calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa jabatan tahun 2019-2023,” tutur Ketua DPR.

Setelah menerima surat tersebut, Puan Maharani mengatakan surat itu akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR.

“Untuk surat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.

(ng/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password