Karo Multimedia Divhumas Polri Jadi Narasumber di Acara Rakornas Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019

Tribratanews.polri.go.id – Denpasar. Kemendagri menggelar kegiatan Rakornas Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019, dengan tema “Sinergritas Polri dan Pemerintah Daerah Mengantisipasi Berita Hoax”. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu untuk membahas Situasi Pemerintah Daerah yang sedang menjadi sorotan Media dalam berbagai hal mulai dari Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Fashion Hotel Legian Bali, Sabtu (12/10/19).

Dalam kegiatan Rakornas tersebut dihadiri oleh Karo Ortala Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd., Kapuspen Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., dan Karo Humas Bali, AA. Ngurah Oka Sutha Diana, S.H, M.Si.

Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Drs. H. Budi Setiawan, MM., menhadiri kegiatan tersebut sebagai narasumber. Karo Multimedia Divhumas Polri dalam sambutannya menjelaskan bahwa, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini mudah sekali terganggu oleh beredarnya HOAX atau berita bohong.

“Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai penerima berita bisa sekaligus berperan sebagai penerus atau bahkan produsen berita, padahal literasi (pemahaman) soal informasi sangat minim. Masyarakat mudah percaya dan memviralkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” terang Karo Multimedia Divisi Humas Polri.

“Sebagai contoh yang up to date adalah gejolak keamanan di Papua yang pemicunya adalah sebaran HOAX dari seseorang yang menyebarkan berita telah terjadi perusakan/penghinaan terhadap bendera merah putih di Asrama Mahasiswa di Surabaya yang kemudian memicu ungkapan rasisme dari pihak-pihak yang percaya berita tersebut,” jelas Jenderal bintang satu tersebut.

Informasi HOAX yang menyatakan ada ungkapan rasisme yang dilakukan guru di Wamena yang kemudian memicu kerusuhan di sana, lanjut Karo Multimedia.

Brigjen Pol. Drs. H. Budi Setiawan, MM., menjelaskan bahwa hoax memberikan efek yang sedemikian kuat melemahkan NKRI sehingga memang ada pihak yang memanfaatkan lemahnya literasi pengelolaan informasi di Indonesia untuk menyerang dan menciptakan instabilitas kamtibmas melalui hoax.

“Sepaket dengan hoax, ada yang namanya ujaran kebencian (hate speech). Ujaran-ujaran melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan dan provokasi bersumber dari hoax tadi. Masyarakat menjadi marah, takut dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Karo Multimedia Divhumas Polri.

“Setelah orang menjadi benci akibat terpapar hoax dan Hate Speech, dia akan menjadi intoleran menjadi rasis, menjadi radikalis, merasa benar sendiri, melihat orang yang tidak sepaham adalah lawan yang harus diserang atau dimusnahkan. Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya, kebencian terus menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan,” jelas Brigjen Pol. Drs. H. Budi Setiawan, MM.

“Akibatnya, mereka yang rasis dan intoleran akan menjadi radikalis. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak umum, menyerang orang lain, menyerang pemerintah dan melupakan kemanusiaan. Radikalis tidak segan menyerang aparat, membunuh orang lain, membakar aset negara, merusak fasilitas umum yang kemudian menghancurkan rasa aman dan tenteram, membunuh kemanusiaan,” terang Karo Multimedia Divhumas Polri.

“Polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan menangkal HOAX, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting dilakukan. Koordinasi yang baik dengan kesamaan pemahaman bahwa HOAX adalah musuh kita bersama akan menjadi kekuatan besar menangkal HOAX,” jelas Jenderal bintang satu tersebut.

Strategi bersama yang bisa diterapkan secara teknis adalah :
1. Melakukan edukasi kepada ASN, TNI/Polri, Civitas Akademika, Pelajar Dan Masyarakat umum agar memahami pentingnya mengelola informasi dengan bertanggungjawab.
2. Bekerjasama dengan penyedia jasa internet, media massa dan platform media sosial agar bersama-sama mencegah dan menindak HOAX
3. Melakukan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran UU ITE.
Diakhir sambutannya Karo Multimedia Divhumas Polri menegaskan, dari 3 strategi di atas, peran Pemda sangat strategis dalam mencegah penyebaran konten negatif termasuk HOAX dan melakukan pembatasan -pembatasan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang dengan tetap dalam kapasitas mengayomi masyarakat dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.,” tutup Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan. MM.

(fn/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password