Polisi Tangkap Pelaku Jual Beli Data Kependudukan Melalui Situs Jual Beli Online

Tribratanews.polri.go.idJakarta. Sub Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim berhasil menangkap satu pelaku berinisial C yang melakukan tindak pidana penjualan data nasabah dan data kependudukan di sosial media melalui website temanmarketing.com.

Wadir Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Asep Safruddin menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat, kemudian Polisi melakukan penyelidikan dengan cara Undercover buy alias memesan data melalui nomor WA 081288103307 yang tertera pada website tersebut.

“Tersangka memberikan beberapa paket atau menu pemesanan yang harganya disesuaikan dengan jumlah data yang akan dibeli, ditawarkan mulai dari yang termurah yaitu 1.000 data, sampai dengan 50.000.000 data dengan harga bervariasi mulai dari harga termurah Rp 350.000 hingga Rp 20.000.000,” jelas Kombes Pol. Asep di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/08/19).

Pelaku berhasil diringkus di wilayah Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Perwira menengah Bareskrim Polri beserta dengan jajaranya masih melakukan pengembangan lantaran pelaku C mendapatkan dari seseorang berinisial I dan mengaku mendapatkan komisi sejumlah Rp 50.000 dari setiap transaksinya.

Wadir Siber Bareskrim Polri menjelaskan, pihaknya melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan menggunakan penyamaran atau undercover, yakni dengan memesan data nasabah dan kependudukan melalui nomor WhatsApp yang tertera pada website tersebut.

Tersangka disebutnya menawarkan sejumlah paket berbeda, seperti 1.000 data pribadi yang dibanderol Rp350 ribu, dan ada pula paket 50 ribu data pribadi yang dibanderol cukup tinggi yakni Rp20 juta.
Berdasarkan investigasi kepolisian, tersangka diketahui memiliki jumlah data sebanyak 761.436 nomor handphone, 129.421 nomor kartu kredit, 1.162.864 nomor induk kependudukan, 50.854 nomor kartu keluarga, dan 64.164 nomor rekening bank.

Tersangka disangkakan Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman pidana penjara sembilan tahun. Atau pasal 95A UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(ym/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password