Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan Teken MoU dengan Polri

Tribratanews.polri.go.id-Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. melaksanakan penandatanganan memorandum of understanding atau MoU antara Polri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, terkait sinergitas pengamanan dan penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan, Selasa (30/07/19).

Dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan berdasarkan hasil survei dari tahun 2003 – 2013, jumlah nelayan mengalami penurunan kurang lebih 50 persen dan Indonesia kehilangan eksportir hampir 115 perusahaan.

“Hal ini diakibatkan karena banyaknya ikan yang hilang, aksi illegal fishing merajalela dan banyak kapal asing yang menangkap di perairan Indonesia serta kerusakan lingkungan laut akibat penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan terlarang dan bom,” ungkap Susi Pudjiastuti.

Maka sesuai kebijakan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, dilakukan upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal dan penenggelaman kapal sesuai undang undang yang telah ditentukan.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut, dengan upaya penindakan tersebut, jumlah kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia saat ini mengalami penurunan sebesar 90 persen.

“Tentunya hal ini merupakan prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan kerja sama dengan Polri dalam menata dan melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang terdapat di industri perikanan,” jelas Susi Pudjiastuti.

Dalam sambutannya, Kapolri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas bantuannya kepada Polri terutama karena telah meminjamkan gedung KKP sebagai kantor Bareskrim selama masa pembangunan Gedung Bareskrim Polri.

Jenderal Pol. Tito Karnavian mengharapkan, dengan terjalinnya kerjasama antar KKP dan Polri, maka industri perikanan akan meningkat. Kemudian, perekonomian negara juga akan meningkat.

“Kegiatan MoU ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, karena seiring dengan cita-cita Bapak Presiden RI yang menginginkan bidang kemaritiman dan kelautan Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara seperti melalui bidang wisata, membesarkan kemampuan nelayan, meningkatkan industri perikanan, rumput laut, mutiara,” tegas mantan Kepala BNPT tersebut.

Mantan Kadensus 88AT itu mengatakan, Polri juga akan membentuk satgas seperti satgas illegal fishing yang nantinya akan digabungkan dengan satgas dari KKP untuk bersinergi memberantas oknum yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal.

“Sehingga saat ini merupakan momentum untuk mewujudkan mimpi dan cita cita Presiden RI, karena KKP sudah memiliki leadership yang bagus, berani dan memahami tentang kelautan dan perikanan serta perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk Polri,” tegas Jenderal Bintang Empat tersebut

(ng/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password