Terindikasi Penyimpangan Dana Desa di Bengkayang, Polisi Selamatkan Uang Negara Rp 6 Miliar

Tribratanews.polri.go.id-Pontianak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar mengamankan uang senilai 6 Miliyar lebih yang berasal dari Dana Bantuan Khusus (Bansus) pemerintahan Kabupaten Bengkayang yang diduga terjadi penyimpangan.

Kabid Humas, Kombes Pol. Donny Charles Go didampingi Wakil Direktur Reskrimsus AKBP Patromo Satriwawan S.I.K. menggelar Konferensi Pers di Mapolda Kalbar, Kamis (11/07/19).

Diungkap oleh Kabid Humas bahwa uang senilai Rp 6.690.693.000 diamankan dalam rangka penyelamatan keuangan negara (recovery asset) karena terindikasi tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus (basus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara penyidik, adanya langkah-langkah yang tidak dilakukan berdasarkan peraturan dana desa yaitu mengajukan proposal.

“Ada dugaan penyimpangan pada penyaluran dana bantuan khusus (bansus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang pada T.A 2017 yang dilakukan dengan cara mentransfer dana bantuan khsus ke rekening 48 desa yang berjumlah seluruhnya sebesar 20 Miliyar” jelas Kombes Pol. Donny.

Kabidhumas menambahkan, uang senilai Rp 6.690.693.000 ini dari 21 desa yang belum dilaksanakan kegiatannya atau penarikan, 2 desa lagi dalam proses penyitaan maka nominal yang disita akan bertambah. Dan ada 25 desa lainnya sudah melaksanakan, untuk desa yang sudah melaksanakan juga sedang dilakukan audit bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam pelaksanaan.

Untuk sementara, Polda Kalbar belum menetapkan tersangka atau siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini, hal ini dikarenakan masih dalam tahap meminta keterangan saksi saksi.

Sehingga kini sudah ada keterangan 174 orang saksi, 2 di antarnya merupakan saksi ahli.

“Sementara masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan, Polda Kalbar bersama BPK RI dan ahli teknis masih bekerja” terang Kabid Humas.

Direktorat Reskrimsus juga telah mengamankan barang bukti lainnya berupa dokumen dokumen seperti Peraturan Bupati ( Perbup ) nomor 44 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan fisik dan prasaran desa, dokumen rincian APBD, surat keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dana bantuan, surat perintah pencairan dana, rekening 48 desa, rekening para kepala desa serta kwintansi kwitansi pembayaran pekerjaan dari kepala desa kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan.

(ds/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password