Polda Metro Jaya Larang Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung MK

Tribratanews.polri.go.idJakarta. Polda Metro Jaya melarang adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan saat Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Raden Argo Yuwono.

Larangan tersebut, kata Argo, telah tertuang dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

“Bahwa aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak mana pun dilarang karena melanggar UU No.9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, Pasal 6, yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain,” jelas Kombes Pol. Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (23/06/19)

Perwira menengah Polda Metro Jaya mengatakan Aksi unjuk rasa yang kerap dilakukan oleh salah satu pendukung pasangan calon, sering disalahgunakan dengan melakukan aksi-aksi anarkis yang merugikan banyak pihak.

“Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi super damai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Oleh karena itu Kombes Pol. Argo Yuwono meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu jalannya proses persidangan di MK.

“Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan, karena semua persidangannya sudah di-cover banyak media secara langsung dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan,” tutup Kabid Humas Polda Metro Jaya.

(ym/sw/hy)

Admin Polri55735 Posts

tribratanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri : Obyektif - Dipercaya - Patisipatif"

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password