Akibat Munculkan Referendum, Ketua Partai Aceh Terancam Pidana

Tribratanews.polri.go.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. menyebut Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang juga Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf terancam pidana. Sanksi pidana akibat memunculkan wacana referendum di Aceh. Sanksi tersebut akan ditentukan setelah dilakukan proses hukum.

” Oh iya, pasti. Nanti tentu ada proses hukum untuk masalah ini. Saat hukum positif (soal referendum) sudah tidak ada dan tetap ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya,” tegas Dr. H. Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5/19).

Mantan Panglima ABRI itu menyampaikan, Muzakir tengah berada di luar negeri. Aparat penegak hukum akan mengusut setelah Muzakir kembali ke Indonesia.

“Kan sekarang yang bersangkutan sedang tak ada di Aceh. Ya, sedang ke luar negeri, tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini,” tegas mantan Pangkostrad (1996) tersebut.

Menkopolhukam menyebut sistem hukum di Indonesia tidak mengakui sistem referendum. Wiranto menjelaskan, aturan mengenai referendum telah dibatalkan melalui sejumlah payung hukum.

Beberapa di antaranya seperti Ketetapan MPR Nomor 8 Tahun 1998 yang mencabut TAP MPR Nomor 4 Tahun 1993 tentang Refrendum.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Refrendum.

Referendum juga dianggap tidak relevan oleh pengadilan internasional.

“Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada. Jadi tidak relevan lagi,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1997 tersebut.

(ng/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password