Rakor Bid Propam Polda Sulsel dan Jajaran Dibuka Oleh Wakapolda Sulsel

Tribratanews.polri.go.id, Makassar Sulsel – Propam Polri adalah salah satu wadah organisasi POLRI yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI.
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bid Propam dengan para Kasi Propam yang bertugas di satuan Polres jajaran membahas tentang langkah dan kebijakan Propam Polri guna menyamakan Visi & Persepsi dalam melaksanakan tugas kepropaman, kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Paramartha 78 SPN Batua, Kamis (26/01/17).
Brigjen Pol. Gatot Eddy Pramono M.Si selaku Wakapolda Sulsel didampingi Irwasda dan Kabid Propam membuka langsung kegiatan tersebut, dihadiri oleh seluruh Kasi Propam beserta stafnya Jajaran Polda Sulsel.
Dalam arahannya, gatot menyampaikan personil Propam adalah Bhayangkara Polri yang terbaik dan mempunyai tugas yang mulia, “personil propam ibaratkan malaikat yang selalu melakukan perbaikan dan mengingatkan kepada kebaikan” ujar gatot di hadapan peserta rakor.
Berkait dengan program kerja Promoter Kapolri, Wakapolda juga menyampaikan kepada petugas Propam kewilayahan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja kewilayahan sehingga terwujudnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang Profesional.
Perubahan instrumental, struktural dan cultural adalah menjadi tujuan utama intitusi Polri yang saat ini masih dalam proses perubahan, sebagai salah satu contoh perubahan struktural yaitu terbentuknya beberapa tugas bagian dalam satuan kerja, serta masih banyak lagi perubahan yang dilakukan Polri.
Propam dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk melakukan tindakan proaktif, tindakan proaktif Propam diwujudkan dalam aktifnya sosialisasi terkait peraturan yang berlaku di lingkungan Polri, serta penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktiblin yang biasa dilakukan melalui apel dan razia, misalnya saja apel untuk mengontrol sikap dan penampilan anggota polisi, mengontrol identitas diri anggota Polri, hingga razia ke tempat-tempat hiburan untuk mencegah tindakan indisipliner dari petugas yang pergi ke tempat hiburan tanpa surat tugas.
Partisipasi organisasi masyarakat sipil harus direspon dengan baik agar kepercayaan masyatakat meningkat terhadap polisi, Lembagaa independen seperti Kompolnas, Ombudsman dan KPK dapat memiliki peran dan kewenangan dalam mendeteksi dan menginvestasi kasus pelanggaran Polisi, Propam melakukan analisis tentang tendensi pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polri untuk memperkecil dan mempersulit peluang penyimpangan oleh anggota Polri.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password