Sejumlah 30.000 Personel Gabungan TNI-Polri dan Pemprov DKI Siap Amankan Penetapan Hasil Akhir KPU 22 Mei, Polri: Para Koordinator Aksi Agar Patuhi Aturan

Tribratanews.polri.go.id-Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si. mengatakan 30 ribu personel Gabungan TNI- Polri dan Pemprov DKI Jakarta akan dikerahkan untuk pengamanan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat nasional 22 Mei 2019. Personel pengamanan bakal disebar di sejumlah tempat wilayah DKI Jakarta, Sabtu (11/05/19).

“Nanti pada saat 22 Mei akan terjunkan 30 ribu pasukan yang disebar di beberapa tempat,” terang Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Metro Jaya mendatangi kantor KPU RI guna mengecek persiapan pengamanan baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Kami mengecek kesiapan pengamanan baik di tingkat KPUD/KPU RI menyiapkan anggota dari Polda Metro Jaya di KPU maupun Bawaslu,” tegas Irjen Gatot Eddy di kantor KPU RI, Jl Imam Benjol, Jakarta Pusat, Sabtu (11/05/2019).

Berikutnya, mantan Kapolres Metro Depok itu memastikan tidak adanya potensi kerusuhan menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019. Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa aksi-aksi berkaitan dengan Pemilu yang sebelumnya digelar berjalan aman dan damai.

“Syukur Alhamdulillah sampai hari ini teman-teman masih mematuhi aturan itu dan kita harap ke depannya juga ketika melakukan kegiatan penyampaian aspirasi dengan mematuhi aturan yang ada,” ungkap Jenderal Bintang Dua tersebut.

Meski demikian, mantan Dirreskrimum Polda Metro Jaya ini tetap mengimbau para koordinator aksi untuk mematuhi aturan selama aksi berlangsung. Misalnya, mengantongi izin dari pihak berwajib sebelum aksi berlangsung, hingga tidak boleh melakukan tindakan yang provokatif.

Jika dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, maka bukan tidak mungkin pihak kepolisian mengambil tindakan tegas.

“Sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, bagaimana batasan-batasan daripada orang-orang atau massa yang melalukan unjuk rasa. Di antaranya, harus menjaga keamanan dan ketertiban, kedua harus menghormati hak azazi manusia, kemudian juga menghormati norma dan etika yang ada kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Kapolda Metro Jaya.

“Kalau ini dilanggar, apalagi dia tidak ada izin, Polri bisa melakukan pembubaran terhadap kegiatan tersebut,” lanjut mantan Wakapolda Sulsel tersebut.

(ng/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password