Polri Mencatat 159 Kasus Pelanggaran Pemilu Masuk Ranah Pidana

Tribratanews.polri.go.id-Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat ada 600 laporan masuk terkait dugaan pelanggaran pemilu hingga 3 Mei 2019. Dari 600 laporan tersebut, sebanyak 159 laporan dianggap masuk dalam ranah pidana pemilu dan sisanya tidak masuk dalam ranah‎ pidana pemilu.

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., mengatakan, sebanyak 159 dianggap masuk dalam ranah pidana pemilu serta dilakukan penyidikan lanjutan oleh Polri untuk diproses hukum, Selasa (7/5/19) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dijelaskan lebih lanjut, dari 159 kasus, rincianya sebanyak 123 sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sebanyak 23 perkara di SP3 atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur atau kedaluwarsa. Perlu diketahui bahwa dalam pidana pemilu ada hukum acara sendiri, prosesnya tiga minggu. Lewat dari itu sudah kedaluwarsa.

Adapun kasus pidana ini meliputi, pemalsuan KTP, pemalsuan surat suara, kampanye di luar jadwal, kampanye melibatkan pihak yang dilarang, kampanye di tempat ibadah atau pendidikan, perusakan peraga kampanye, menghalangi proses kampanye, memberikan suara lebih dari satu kali, serta membuat suara pemilih tidak ternilai, menghina peserta pemilu hingga politik uang.

(af/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password