Bapeten Gandeng Polri dalam Peningkatan Pengawasan Penggunaan Nuklir

Tribratanews.polri.go.id. – Jakarta. Dalam rangka peningkatan penegakkan hukum ketenaganukliran, Badan pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) gandeng Polri dengan berdasar kepada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Hal ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), setelah dilaksanakan pembinaan oleh Bapeten.

 

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenaganukliran oleh Sekretaris Utama Bapeten, Hendriyanto Hadi Tjahyono dengan Kabareskrim Polri, lrjen Pol. Drs. ldham Aziz, M.Si., sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kepala Bapeten, Jazi Eko lstiyanto dan Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., pada tanggal 10 Januari 2019.

 

“Kerja sama ini, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman instansi penegakan hukum atas ketentuan peraturan perundangan bidang ketenaganukliran,” jelas Kepala Bapeten, Jazi Eko lstiyanto.

 

Bapeten telah melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no. 10 tahun 1997, tentang Ketenaganukliran, pada sejumlah fasilitas kesehatan maupun industri yang memanfaatkan tenaga nuklir tanpa izin atau izinnya sudah kadaluwarsa ataupun melanggar kondisi perizinan.

 

Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap sejumlah instansi tersebut yang selama ini mencapai 30 instansi, beberapa diantaranya telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan atau telah incraht.

 

(fa/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password