Dirtipidkor Beri Pembekalan kepada Ditjen Hubla

Tribratanews.polri.go.id- Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menggelar rapat kerja dengan pembekalan dari Bareskrim Polri.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman terkait tindak pidana korupsi.

“Kita undang Bareskrim untuk menjadi pembicara pertama pada Rapat Kerja ini, untuk menegaskan betapa concern-nya kita terhadap tindak pidana korupsi,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Senin (08/04/19).

Disamping itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah menginstruksikan untuk menindak tegas seluruh pegawai yang terlibat korupsi, serta mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas pelaku korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Sebagai regulator dibidang pelayaran yang sarat dengan pelayanan dan perizinan, yang sangat rentan dengan godaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya perlu diberikan pembekalan dan pemahaman terkait tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Menteri Perhubungan.

Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Erwanto Kurniadi, S.H., M.H., menyampaikan paparan mengenai “Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam tujuh golongan, yaitu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, perbuatan curang, serta pemerasan.

Selain itu, terdapat sepuluh area rawan korupsi, antara lain terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keuangan dan Perbankan, Perpajakan, Minyak dan Gas, BUMN dan BUMD, Kepabeanan dan Cukai, Penggunaan APBN, APBD dan Perubahannya, Aset Negara dan Daerah, Pertambangan, serta Pelayanan Umum dan Perijinan.

“Dari sepuluh area rawan korupsi tersebut, yang bersinggungan dengan Ditjen Hubla adalah Pengadaan Barang/Jasa atau Belanja Modal, Pengisian Jabatan Struktural, serta Penerbitan Izin/Pelayanan Umum,” jelas Direktur Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengurangi peluang korupsi, Direktur Tindak Pidana Korupsi berpendapat perlu disusun strategi dan diciptakan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah dengan pelayanan online, sehingga petugas tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kemudian juga perlu disusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerbitan Izin yang ringkas dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait.

Direktur Tindak Pidana Korupsi menegaskan pentingnya pemberdayaan maksimal peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, serta KPK.

(fn/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password