Bareskrim Polri Limpahkan Kasus CBP Kota Tual Ke Polda Maluku

Tribratanews.polri.go.idAmbon. Badan Reserse Kriminal Polri melimpahkan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku.

Pelimpahan persoalan dugaan korupsi beras ini pada Bulan Maret 2019 agar Ditreskrimsus, menanganinya. Kasus tersebut dilaporkan masyarakat ke Bareskrim pada tahun 2018 lalu.

“Bareskrim telah memeriksa dan mengambil keterangan kurang lebih 35 saksi baik dari ASN Pemkot Tual, pihak Bulog, BMKG Ambon, Aparat Desa, RT, berjumlah kepala kecamatan dan masyarakat penerima bantuan beras, mengumpulkan BB dokumen. Selesai dilaksanakan penyelidikannya, bulan Maret 2019 kasus tersebut di limpahkan ke Dit Reskrimsus Polda Maluku utk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” tutur Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Muhammad Roem Ohoirat, kepada wartawan, Senin, (08/04/19).

Setelah diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, penyidik langsung bergerak memeriksa lagi saksi-saksi lain, untuk menambah informasi atas dugaan penyelewengan CBP Kota Tual tahun 2016 itu. Pihak Kepolisian, sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Sudah 95 orang baik dari ASN Pemkot Tual, Aparat Desa dan masyarakat yang menerima CBP, diperiksa. Barang Bukti juga telah disita, pemeriksaan saksi ahlipun sudah dilakukan dan sementara dalam audit BPK. SPDP telah dikirim ke Kejati Maluku,” jelas Kabid Humas Polda Maluku ini.

Sebagaimana diketahui dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual Adam Rahayaan.

Dalam laporannya, Adam Rahayaan sebagai walikota diduga telah melaku¬kan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual.

Ia menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Adam membuat surat perintah tugas Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah II Tual dan Provinsi Maluku, dimana surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

(ym/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password