Dalam Tiga Bulan Polda Riau Menetapkan 12 Orang Tersangka Kasus Karhutla

Tribratanews.polri.go.id-Pekan Baru. Kapolda Riau Irjen. Pol. Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M., mengatakan setiap BMKG menginformasikan ada titik api, maka kepolisian dan stake holder langsung menuju titik api dan segera memadamkannya. Sejauh ini Polda Riau telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (25/03/19).

Kapolda Riau menyebut di tengah konsentrasi untuk pengamanan rangkaian Pemilu 2019 di Riau, aparat kepolisian dari jajaran Polda Riau juga dihadapkan dengan pelaksanaan upaya penanggulangan Karhutla . Kegiatan pemadaman terus dilakukan bersama tim gabungan dari BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan lain-lain.

“Kegiatan pemadaman terus kita lakukan, kita bekerjasama dengan kawan-kawan dari stake holder lainnya,” jelas Kapolda Riau.

Menurut Kapolda Riau, posko Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan. Jika BMKG memberikan informasi terkait titik panas (hotspot), maka akan langsung ditindaklanjuti.

Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo menegaskan, bahwa dari aspek penindakan dan penegakan hukum juga terus digalakkan. Sejauh ini, selama 2019 sudah ada 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam 12 kasus tindak pidana Karhutla di Riau, 3 tersangka ditangani Polres Rohil, dengan luasan lahan terbakar 7,05 hektar, satu tersangka ditangani Polres Bengkalis, dengan luasan lahan terbakar 0,5 hektar.

Lalu 5 tersangka ditangani Polres Dumai, dengan luasan lahan terbakar 12,5 hektar, 2 tersangka ditangani Polres Meranti, dengan luasan lahan terbakar 3,2 hektar, dan 1 tersangka ditangani Polresta Pekanbaru, dengan luasan lahan terbakar 0,5 hektar.

Dua kasus di antaranya, sudah memasuki tahap II, atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Jadi untuk jumlah tersangka ada penambahan dari yang kemarin. Data kita sekarang sudah 12 tersangka. Kita anggota Polri dan TNI, bisa melakukan tangkap tangan itu (terhadap pembakar hutan dan lahan),” tegas Jenderal Bintang Dua tersebut.

Diketahui bahwa, terkait kasus Karhutla ada beberapa undang-undang yang mengatur yaitu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dam denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. berikutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Pasal 108 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

(ng/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password