Polri Tunggu Putusan KPK Singapura Untuk Tangani Kasus Korupsi Mantan Atase TKI KBRI

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Kasus korupsi mantan Atase TKI KBRI di Singapura berinisial ARM, menyeret tiga warga negara (WN) Singapura sebagai yang memberi suap. Tiga orang tersebut kini menjalani proses hukum di Lembaga Anti-Korupsi Singapura.

“Saat ini penyidik masih menunggu hasil sidang di mana ada keterlibatan tiga orang WN Singapura. Saat ini WN Singapura sedang ditangani KPK-nya Singapura,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Ia menjelaskan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri belum dapat memeriksa tiga WN Singapura tersebut, untuk melengkapi berkas perkara ARM. Sebab polisi harus menunggu proses hukum ketiganya hingga Incrach atau putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Belum boleh dimintai keterangan sampai proses sidang selesai. Apabila proses sidang selesai, inkrah dan yang tiga orang itu terbukti dia melakukan tindak pidana suap atau penyuap memberikan sejumlah uang kepada A, nanti diperiksa,” jelas Karo Penmas.

Ia menjelaskan Polri dan lembaga Antirasuah Singapura akan saling bertukar saksi dan informasi untuk menyidik tuntas kasus ini.

“Jadi saling bertukar saksi dalam peristiwa pidana penyiapan atau korupsi yang dilakukan saudara A. Tunggu persidangan dulu,” kata Jenderal Bintang Satu tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Polisi menetapkan mantan Atase TKI KBRI di Singapura berinisial ARM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. ARM diduga menerima suap senilai 30.000 (sebelumnya ditulis 300.000) dolar Singapura.

ARM ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Februari 2019. ARM diduga menerima gratifikasi terkait skema asuransi TKI di Singapura semasa dirinya menjadi Atase TKI pada 2018 kemarin. Namun belum dijelaskan secara rinci seperti apa modus operandi tersangka.

ARM dijerat Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11, 12a, 12b Undang-undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(my/sw/hy)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password