Wiranto Sebut Penyebar Hoax Kenakan Pasal UU Terorisme, Ini Penjelasan Polri

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., menyebut pelaku hoax bisa dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Polri menyebut hal itu bisa dilakukan asalkan saat pelaku hoax teridentifikasi terkait jaringan teroris itu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., menerangkan soal Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penjelasan soal tindak pidana terorisme.

“Penyidik akan membuktikan dulu siapa yang bersangkutan. Kemudian latar belakangnya apa, unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologis, itu bisa dikenakan. Juga pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, apabila pelakunya memiliki jaringan atau masuk dalam suatu jaringan terorisme,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri.

Ia menerangkan untuk menjerat pelaku hoax dengan Undang-undang Terorisme, penyidik butuh mendalami konstruksi hukumnya, dengan meminta pendapat para ahli.

“Itu perlu pendalaman yang boleh dikatakan mengundang beberapa saksi ahli untuk menguatkan konstruksi hukumnya,” katanya.

Namun bila pelaku hoax tidak terlibat jaringan teroris, maka polisi hanya akan menjerat pelaku dengan Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Terkait penegakan hukum yang lain adalah apabila nanti dalam proses pembuktian, masyarakat tersebut adalah masyarakat biasa (bukan teroris), dan unsur mens-reanya juga boleh dikatakan unsur kesengajaannya ini ‘baru pertama kali’ menyebarkan berita, narasi, video yang sifatnya hoax, maka yang diterapkan nanti Undang-undnag ITE Pasal 27 dan 45,” jelas Jenderal Bintang Satu tersebut.

Selain itu bisa juga diterapkan Pasal 14, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 bila seseorang sengaja membuat keonaran dengan menyebarkan berita bohong.

“Jadi proses penegakan hukumnya sangat tergantung dari hasil analisa dan secara komperhensif dilakukan oleh penyidik. Penyidik secara profesional yang melihat itu berdasarkan fakta hukum,” imbuh Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Karo Penmas memaparkan penanganan sejumlah pelaku hoax yang setelah diidentifikasi ternyata terpapar paham radikal. Salah satunya terduga teroris Abu Riky yang ditangkap di Rokan Hilir (Rohil), Riau.

Abu Ricky sebelumnya ditangkap karena kerap memposting konten-konten jihad di akun media sosialnya.

“Abu Ricky juga, kita masukkan (juga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018,” tutur Mantan Wakapolda Kalteng itu.

(my/sw/hy)

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password