Polda Sumut Temukan Senpi dan Ribuan Amunisi di Rumah Adik Wagub Sumut

Tribratanews.polri.go.id – Medan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur (ALAM) bernama MIS alias Dodi pada Rabu (30/1/2019).

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita banyak barang bukti seperti lembar rekapitulasi pendapatan dan biaya PT. ALAM selama tahun 2018. Kemudian berkas rekapitulasi pendapatan dan biaya kebun Langkat-Batangserangan Tahun 2018.  Polisi juga menyita lembar internal correspondence Nomor 092/SM-ALAM/PROD/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 kepada Direktur PT ALAM, dan lembar biaya umum kantor direksi 2018.

Selain menyita sejumlah dokumen di atas, penyidik Polda Sumut juga menyita senjata api berupa pistol Glock 19 dengan nomor pabrik 201680 dan senapan GSG-5 dengan nomor pabrik 026787. Kemudian disita juga sejumlah amunisi meliputi caliber 7.62 x 51 sebanyak 679 butir, caliber 9 x 19 sebanyak 372 butir, caliber 5.56 x 45 sebanyak 150 butir.  Kemudian amunisi caliber 32 sebanyak 24 , caliber 38 super sebanyak 122 butir, caliber 7.62 x 51 sebanyak 20 butir, caliber 308 sebanyak 15 butir, dan caliber 5.56 sebanyak 20 butir.

“Semua barang bukti dibawa ke Ditreskrimsus Polda Sumut. Soal kepemilikan senpi sedang dalam pemeriksaan Direktorat Intelejen Polda Sumut,” jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, S.I.K., Rabu (30/1/2019) malam.

MIS alias Dodi diamankan pada Selasa (29/1/2019) malam karena dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik yang masih berstatus saksi. Sehari kemudian, tepatnya Rabu (30/1/2019) petang, statusnya naik menjadi tersangka. Dia diduga melakukan alih fungsi kawasan hutan dari hutan lindung menjadi perkebunan sawit seluas 366 hektar di tiga kecamatan yaitu Seilepan, Brandan Barat, dan Besitang. Semuanya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

 

Dikenakan Wajib Lapor

 

Adik kandung Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajek Shah ini dikenakan melanggar pasal berlapis yang termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukumannya delapan tahun penjara.

Namun, meski sudah menjadi tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Tersangka hanya dikenakan wajib lapor. Polda Sumut mengungkap kasus ini setelah menerima laporan dan informasi dari masyarakat pada akhir 2018 lalu. Akibat perbuatan PT ALAM negara mengalami kerugian.

(my/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password