Anggota DPR RI: Polri Diyakini Netral dalam Pilpres 2019

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni, S.E., mengatakan bahwa Polri diyakini mampu menjaga netralitas dan tak memihak kepada pihak mana pun dalam Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

“Saya yakin Polri akan menjaga netralitas dengan tidak menjadi alat partai ataupun calon presiden manapun, baik capres nomor urut 01 maupun 02,” jelas Ahmad Sahroni, Selasa (15/01/19)

Ahmad Sahroni mengungkapkan, Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., sejak 2018 secara tegas menyatakan akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama Pilkada, Kapolri bahkan menerbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota Polisi untuk mendokumentasikan data Pilkada yang dituangkan dalam Telegram Kapolri Nomor STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018.

Ahmad Sahroni juga mengatakan, Polri melalui Divisi Propam juga telah membuka hotline terkait Pilkada Serentak 2018. Melalui hotline tersebut, masyarakat dipersilahkan melapor jika menemukan anggota Polri yang tidak netral selama pelaksanaan Pemilu. Ketidakprofesionalan Polri dalam hal netralitas dapat disampaikan melalui nomor 021-7218615 ataupun surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com.

“Adanya aturan dikeluarkan Kapolri, ditambah tersedianya hotline pelaporan dari masyarakat bila ditemukan adanya anggota Polri tidak netral, seharusnya menjadi barometer bagaimana Polri telah mencoba meyakinkan netralitas mereka dalam pesta demokrasi mendatang,” jelas Ahmad Sahroni.

Masyarakat sekarang kritis, dan saya yakin Polri juga mengetahui itu. Masyarakat saat ini telah menjadi pengawas langsung bagaimana sikap Polri dalam pemilu serentak mendatang.

“Jadi yakinlah bahwa Polri akan netral karena diawasi langsung oleh masyarakat,” tegas Ahmad Sahroni.

Dengan demikian, tak ada tudingan miring yang diarahkan ke Korps Bhayangkara.

Menurut dia, Polri tak boleh terganggu dan harus fokus bekerja karena memiliki tanggung jawab berat mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dari berbagai gangguan, baik teror, hingga potensi disintegrasi.

Keamanan pemilu menjadi tanggungjawab utama. Jangan sampai ada gangguan keamanan yang mengacaukan seperti konflik horizontal, terorisme maupun ancaman lain yang mengganggu.

“Pemilu harus bisa diantisipasi dengan sinergitas baik bersama instansi lain, seperti TNI dan lainnya,” jelas Anggota DPR Komisi III tersebut.

“Rakyat mendambakan polisi yang hebat, unggul, disegani dan hormati, bukan ditakuti,” ungkap Ahmad Sahroni.

(ng/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password