Jalin Sinergitas, Tim Satgas Saber Pungli Polda Kalteng Gelar Raker dan Evaluasi

Tribratanews.polri.go.id – Palangkaraya. Dalam rangka memberantas praktek Pungli yang terjadi, Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Kalteng menggelar Rapat Kerja dan Evaluasi Satgas Saber Pungli Tahun 2018 yang digelar di Hotel Neo Palangkaraya, Jumat(21/12/18).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para stakeholder mulai dari kepolisian, TNI, kementerian, lembaga serta semua masyarakat yang tergabung dalam Tim Satgas Saber Pungli UPP (Unit Pemberantasan Pungli) Provinsi Kalteng . Adapun tujuan dari rapat tersebut adalah untuk menyatakan keseriusan dalam memberantas pungutan liar (Pungli) untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam sambutannnya Ketua UPP Kalteng yang juga menjabat Irwasda Polda Kalteng Kombes Benone Jesaja Louhenapessy, S.I.K., M.H., mengatakan pelayanan publik merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial dalam masyarakat. Saat ini kualitas pelayanan publik menjadi bahasan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk pada organisasi atau instansi pmerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan publik yang menjadi tumpuan pelayanan warga negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya karenanya peningkatan kualitas pelayanan akan menjadi penting.

“Kemudian, Satgas Saber Pungli Provinsi dan Kabupaten/Kota juga telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi pencegahan Saber Pungli sebanyak 3.309 kegiatan. Hasil Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh UPP Prov. dan Kab/Kota dari Tahun 2017 sampai dengan Desember 2018 atau selama dua tahun sebanyak 16 kasus dengan 17 tersangka dan jumlah total barang bukti sebesar Rp. 380.630.200,- (Tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ratus rupiah). Hal ini disebabkan beberapa hal, pertama secara regulasi belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas Saber Pungli Kalteng, hanya kelompok ahli yang sudah membuat SOP mandiri. Kedua belum adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Satgas Saber Pungli pada UPP Prov. Kalteng. Ketiga belum ada kriteria batasan Pungli yang diproses sanksi pidana maupun yang diproses sanksi administratif,” tambah Irwasda Polda Kalteng.

“Sehubungan dengan itu saya berharap dalam pelaksanaan kegiatan Satgas harus disikapi dengan bijak agar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli benar-benar bisa sesuai harapan. Gubernur Kalteng selaku penanggung jawab tentunya akan mengkomunikasikan dengan berbagai stakeholder, agar kendala-kendala yang ditemui Satgas Saber Pungli, baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat diminimalisir dan dihilangkan, serta dapat mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 secara baik dan benar,” tutup Irwasda Polda Kalteng.

(sm/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password