Kompolnas Beri Pembekalan Mediasi dan Restorative Justice di Polda Sultra

Tribratanews.polri.go.id – Kendari. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andre H. Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP, menggelar kunjungan kerja di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) dalam rangka klarifikasi dan monitoring saran serta keluhan masyarakat (SKM) serta pembekalan mediasi dan restorative justice yang bertempat di Aula Dachara, Jumat(14/12/18).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Satker Ditreskrimum, Ditlantas, Ditbinmas, Bidpropam, Bidkum serta Polres Konawe, Konsel, dan Polres Kendari.

Dalam paparannya, Ketua tim Kompolnas menjelaskan dasar hukum bagi personel Polri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Melindungi masyarakat dari semua ancaman maupun gangguan, mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum yang telah ada atau dibuat. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat atau mediasi.

“Restorative justice memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, tetapi tetap membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Keadilan restoratif menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Aparat penegak hukum, pelaku, dan korban bisa bersepakat untuk mengalihkan kasus tersebut agar tidak dibawa ke peradilan pidana jika pelakunya adalah anak-anak. Restorative Justice menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana” tambah Ketua tim Kompolnas.

“Selain itu, Restorative Justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidak adilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun,” tutup Ketua tim Kompolnas.

(sm/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password