Jelang Pilpres & Pileg 2019, Tim Gakkumdu Tangani 20 Perkara Pidana Pemilu

Tribratanews.polri.go.id – JAKARTA. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pusat dan daerah telah menangani 20 perkara tindak pidanan pemilu terkait Pilpres dan Pileg 2019.

“Sampai saat ini sudah ada 20 kasus tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Gakkumdu Pusat dan Gakkumdu daerah dalam hal ini oleh Polda-Polda,” kata Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., di Jakarta, Kamis (13/12).

Brigjen Pol. Dedi mengatakan dari 20 kasus yang ditangani, 14 di antaranya telah dilimpahkan tahap dua ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan masing-masing. Saat ini ada 1 berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Sedangkan 3 perkara masih dalam tahap penyelidikan dan 2 perkara diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Berikut data 20 perkara tindak pidana pemilu yang ditangani Tim Gakkumdu:

– Perkara masih dalam tahap penyelidikan:

1. Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
Kasus: Money Politic

2. Pekalongan, Jawa Tengah
Kasus: Kampanye di luar jadwal

3. Sulawesi Tenggara
Kasus: Pemalsuan dokumen

– Perkara yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan (Tahap 2):

1. Kalimantan Selatan
Kasus: pemalsuan dokumen

2. Jawa Tengah
Kasus: money politik

3. Jawa Timur
Kasus: money politik

4. Gorontalo
Kasus: pemalsuan dokumen

5. Kabupaten Boalemo
Kasus: pemalsuan dokumen

6. Kabupaten Boalemo
Kasus: pemalsuan dokumen

7. Kabupaten Boalemo
Kasus: pemalsuan dokumen

8. Kabupaten Boalemo
Kasus: pemalsuan dokumen

9. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
Kasus: membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

10. Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
Kasus: pemalsuan dokumen

11. Kabupaten Mamuju Utara
Kasus: membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

12. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
Kasus: penghinaan terhadap peserta pemilu

13. Kabupaten Banjarnegara
Kasus: membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

14. Jakarta Pusat
Kasus: money politik

– Perkara yang berkasnya dinyatakan lengkap (P21)

1. Kabupaten Mojokerto
Kasus: membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

– Perkara yang diberikan SP3

1. DKI Jakarta
Kasus: kampanye di luar jadwal

2. Bogor
Kasus: tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap (DPT) kepada partai politik peserta pemilu di Bogor.

(img/rd/rp)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password