Jelang Pilkada 2019, Kasat Brimob Polda Maluku Hadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Maluku Terkait PAM Pemilu 2019

Tribratanews.polri.go.id- Ambon. Sukseskan Pilkada 2019, Kasat Brimob Polda Maluku Kombes Pol. M. Guntur. S.I.K., M.H., mewakili Kapolda Maluku pada rapat koordinasi unsur forkopimda Maluku terkait pengamanan pemilu tahun 2019 di wilayah Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (11/12/18).

Dalam kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., yang didampingi Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun, Kasat Brimob Polda Maluku Kombes Pol. M. Guntur. S.I.K., M.H., dan Kajati Maluku.
Turut hadiri juga Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekda Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Pemprov Maluku, para unsur Forkopimda tingkat dua se Maluku dan para Ketua Panwas Pemilu se Maluku.

Wakil Gubernur Maluku DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., dalam sambutannya membacakan sambutan dari ubernur Maluku yang isinya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu nanti pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas kepada penyelenggara yang dalam hal ini adalah KPUD.

“Bagi pihak TNI dan POLRI yang ada di wilayah Maluku kiranya mampu menunjukan netralitas serta komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sinergitas dan deteksi dini terhadap berbagai kerawanan pemilu yang diantaranya penyebaran isu, berita hoax, money politik, intimidasi dan perusakan logistik pemilu,” harap Gubernur Maluku dalam sambutannya.

Selain itu, DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., meminta kepada para Bupati/Walikota se Maluku agar memperhatikan netralitas aparatur sipil negara di lingkup pemerintahannya masing-masing disaat pelaksanaan pemilihan umum nanti dengan melarangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kampanye dan sebagainya. Kepada penyelenggara pemilu baik Provinsi maupun kabupaten/kota agar melakukan sosialisasi pemilihan umum dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan hak pilihnya.

 

“Pemprov Maluku akan membentuk tim pemantau dan evaluasi untuk pelaporan perkembangan situasi politik di daerah terkait penyelengara pemilu serentak tahun 2019 nanti dengan mengeluarkan surat edaran Gubernur Maluku Nomor 270-83 Tahun 2018 tentang pelaksanaan netralitas bagi aparatur sipil negara” Tutup Wakil Gubernur Maluku.

(bb/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password