Polres Batanghari Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Dana PDAM Tirta Batanghari

Tribratanews.polri.go.id – Jambi. Polres Batanghari Polda Jambi, bertempat di ruang Lobi Polres Batnghari, telah dilaksanakan Konferensi Pers kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Satuan Reskrim Polres Batanghari yang di pimpin Kapolres Batanghari AKBP Mohamad Santoso S.H., S.I.K., dengan didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Dhadhag Anindito dan Ps Kanit Pidsus Aipda M. Zebua, Kamis (29/11/2018).

Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait adanya dugaan penyelewengan dan penyimpangan pengelolaan Dana Setoran Rekening Air Pelanggan PDAM Tirta Batanghari Cabang Mersam oleh Kepala PDAM Tirta Batanghari dengan modus melakukan penagihan setoran Rekening Air Minum namun dengan sengaja menggelapkan dana setoran tersebut sebesar Rp. 243.272.800,- (dua ratus empat puluh tigas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).- untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq.Kerugian Daerah sebesar Rp. 243.272.800,- (dua ratus empat puluh tigas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Kapolres Batanghari, AKBP Mohamad Santoso S.H., S.I.K., mengatakan bahwa dugaan adanya penyelewengan dan penyimpangan pengelolaan Dana Setoran Rekening Air Pelanggan PDAM Tirta Batanghari Cabang Mersam oleh Kepala PDAM Tirta Batanghari Cabang Mersam di lakukan oleh sodara MDR dengan barang bukti sebanyak 25 dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Setoran Rekening Air Pelanggan PDAM Tirta Batanghari Cabang Mersam dari bulan september 2015 sampai dengan bulan desember 2016.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1)  Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUH Pidana atau subsidair Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih subsidair pasal 8 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUH Pidana.

Ancaman hukuman: penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1,000,000,000 (Satu Milyar Rupiah).

(my/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password