Kapolri : Sistem Online Mampu Tekan ‘Kebocoran’ Pembayaran Pajak Kendaraan

Tribratanews.polri.go.id – BALI. Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., didampingi Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Refdi Andri, M.Si., membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional di Kartika Plaza, Kuta, Badung, Bali, Kamis (15/11). Dalam kesempatannya, mantan Kepala BNPT ini mengatakan kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi beberapa daerah.

Jenderal Bintang Empat tersebut juga menyebutkan lalu lintas merupakan pembuluh darah untuk sebuah perekonomian bangsa. Karena, apabila lalu lintas macet, maka pembuluh darah akan macet seperti perekonomian dan lain-lain.

“Sebaliknya, kalau lalu lintas lancar ekonomi akan berjalan. Terutama ekonomi dan pembangunan-pembangunan lainnya. Oleh karena itu, samsat sebagai salah satu kunci dari kelancaran pembuluh darah lalu lintas menjadi bagian yang sangat penting,” kata Kapolri.

Sementara itu ia menjelaska bahwa di beberapa daerah seperti Jakarta, pajak kendaraan sebagi tulang punggung PNBP untuk berkembang.

“Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang baik, mungkin PAD utama dari sumber daya alamnya. Di Bali mungkin sektor jasa tourisme. Tapi seperti DKI kunci utamanya adalah pajak kendaraan bermotor. Karena jumlah penduduk banyak. Di daerah yang memiliki penduduk banyak, PAD dari kendaraan bermotor menjadi tulang punggung bagi daerah itu untuk berkembang,” imbuhnya.

Baca juga: Ketua DPR RI: Peran Humas Polri Sangat Strategis

Kapolri menambahkan sektor kendaraan bermotor masih menjadi primadona di Indonesia, karena penduduk Indonesia paling besar nomor 4 di dunia.  Maka dalam menghadapi keadaan tersebut, diperlukan prinsip-prinsip yang ke depannya mendapatkan profit dari kendaraan bermotor.

“Oleh karena itu, beberapa langkah yang harus dilakukan, tentunya mengurangi kebocoran-kebocoran, karena koruptif, oknum yang diuntungkan dan lain-lain. Salah satunya, adalah menggunakan IT semua layanan-layanan publik di bidang SIM, STNK, BPKB dan lain-lain dokumentasi serta importasi kendaraan bermotor dibuat mudah dengan menggunakan sistem IT,” tegasnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mendorong tiap kepala daerah untuk menyiapkan infrastruktur dan sistem transportasi publik untuk menekan laju jumlah kendaraan pribadi yang mulai tinggi.

“Lakukan juga langkah-langkah terobosan kreatif, yang punya inovasi silakan saja semua wilayah. Bayangkan, saat ini ada 130 juta kendaraan bermotor. Setiap tahun, ada 6 juta kendaraan baru dan 15 persennya roda empat. Ini artinya, angka yang sangat besar dan IT menjadi kunci mulai dari hulu sampai ke hilir, harus ada sistem IT yang kita gunakan,” jelasnya.

(img/rd/rp)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password