Polda Jatim OTT Bendahara Puskesmas Karangpoloso, Amankan Uang Rp 75 Juta

Tribratanews.polri.go.id – Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes. Pol. Frans Barung Mangera, S.I.K., membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang. Data yang dihimpun menyebutkan, terduga pelaku, yakni berinisial K (54) diduga memaksa 29 pegawai Puskesmas untuk membuat tabungan di Bank Jatim.

Lalu, rekening tabungan beserta ATM diserahkan kepada K. Uang yang ada di buku tabungan dibagikan K kepada 29 pegawai sekitar tiga bulan sekali. Pengambilan uang itu dilakukan tanpa diketahui para pegawai puskesmas.

“Terduga pelaku (K) tak menjelaskan kepada para pegawai, berapa uang kapitasi yang telah masuk ke rekeningnya. Dia juga tak menjelaskan berapa uang yang diambil dari rekening para pegawainya,” ujar Kabid Humas Polda Jatim, Senin (1/10/2018).

 Kabid Humas menambahkan, dugaan potongan uang itu tak dapat dipertanggungjawabkan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, hal itu dilakulan mulai dari Januari sampai Agustus 2018. Tak tanggung-tanggung, uang yang dipotong totalnya mencapai Rp 198.390.911.

  “Sampai saat ini, kami telah mengamankan barang bukti mulai 31 amplop berisi uang Rp 75.620.000,00, sebuah smartphone, 57 buku tabungan, ATM milik pegawai,” tambah Kabid Humas.

Beliau menambahkan, K telah menjalani pemeriksaan di Unit II Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Jatim. Akan tetapi, K tidak ditahan oleh Kepolisian. Kabid HUmas menambahkan, kasus ini seperti kasus sebelumnya di Puskesmas Porong, Sidoarjo.

 “Sama dengan kasus Puskesmas Porong Sidoarjo, pertama kenapa mereka tidak ditahan? Karena mereka kooperatif pegawai negeri. Kedua, ini sudah dilakukan penyitaan barang buktinya. Ketiga, tidak akan mungkin menghilangkan barang bukti karena sudah kita pegang semua,” terangnya pada Senin (1/10/18).

 Karena perkarannya adalah sama, pemotongan dana kapitasi atau dana yang diperuntukkan pemerintah bagi kompensasi terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pegawai negeri BHL, sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan yang diberikan kompensasi.

 “Bukan dana kapitasi. Tidak ada bunyinya dipotong dan diperuntukkan bagi orang lain,” tutup Kabid Humas.

 (my/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password